CAROLAINSOLERA

^{_{Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, saat memberikan keterangan terkait kasus pagar laut yang melibatkan kliennya. (Azmi)}}

Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, Yunihar mengungkapkan bahwa kliennya tersebut sudah memenuhi dua kali pemanggilan dari Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus pemalsuan penerbitan SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang.

“Asip, selaku Kepala Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi panggilan Bareskrim sebanyak dua kali, guna memberikan keterangan berkaitan dengan penerbitan tujuh sertifikat hak milik (SHM). Dan 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB),” kata Yunihar di Tangerang, Sabtu.

Ia menerangkan, pemenuhan dua panggilan dari tim Bareskrim Polri tersebut dilakukan sejak pemanggilan pertama yakni pada tanggal 6 dan 13 Februari 2025 lalu.

“Panggilan pertama pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dan panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025,” katanya.

Yunihar menyebut, selama proses pemeriksaan oleh penyidik, kliennya hanya ditanya perihal adanya dugaan pemalsuan dalam tahapan penerbitan SHGB/SHM di perairan pantura Tangerang.

Selain itu, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut, Arsin hanya mendapat tiga pertanyaan dan dijawab atau memberi keterangan sesuai apa yang diketahui dan sebenar-benarnya oleh kliennya itu.

“Berikutnya bahwa klien kami sangat siap mengikuti proses hukum yang saat ini ditangani oleh Mabes Polri. dan kami sangat siap akan kooperatif terhadap hal-hal yang dibutuhkan berkaitan dengan proses penyelidikan hingga proses peradilan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Kades Kohod juga mengungkapkan alasannya kliennya tidak hadir dalam penggeledahan Bareskrim Polri pada Senin, 10 Februari 2025. Pasalnya saat proses itu kliennya tengah berada di luar kota.

“Beliau itu kurang lebih sekitar jam setengah 10 meninggalkan rumah pergi tentunya kegiatan tidak di Desa Kohod, saat penggeledahan di luar Desa Kohod,” ujarnya.

Yunihar membantah, bila Kades Arsin pergi hingga ke Singapura untuk melarikan diri sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial (medaos). “Dan masih di wilayah Tangerang,” ucap dia.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memperingatkan bahwa AS dapat mengenakan sanksi dan mungkin mengambil tindakan militer jika Presiden Rusia Vladimir Putin menolak untuk merundingkan perjanjian damai dengan Kiev yang menjamin kemerdekaan jangka panjang Ukraina.

Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal (WSJ) pada Kamis (13/2), Vance mengemukakan bahwa semua pilihan masih ada “di atas meja,” termasuk kemungkinan pengerahan pasukan AS ke Ukraina, jika Moskow gagal terlibat dalam pembicaraan dengan itikad baik.

“Ada alat ekonomi yang dapat digunakan, tentu saja ada alat militer yang dapat digunakan” yang dapat digunakan Washington untuk melawan Putin, ungkap Vance.

Pernyataan tersebut menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump bahwa dia telah memulai negosiasi dengan Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina.

“Presiden tidak akan melakukan ini tanpa pikir panjang. Dia akan berkata: ‘Semuanya ada di atas meja, mari kita buat kesepakatan,” kata Vance.

Vance, yang dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Konferensi Keamanan Munich pada Jumat, mengatakan di yakin kesepakatan akhir akan tidak terduga.

“Saya pikir akan ada kesepakatan yang akan mengejutkan banyak orang,” katanya kepada WSJ.

Pernyataan Vance disampaikan sehari setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan Ukraina kemungkinan tidak akan mendapatkan kembali wilayahnya yang hilang sejak 2014, serta tidak akan bergabung dengan NATO melalui negosiasi, dan bahwa prioritas AS bergeser dari keamanan Eropa dan Ukraina.

^{_{Rumah Prabowo yang dijadikan tempat KLB di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025)}}

Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis.

“Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hambalang.

Muzani mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB hari ini.

Selain keputusan itu, Muzani melanjutkan kongres hari ini juga melahirkan beberapa keputusan diantaranya menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Laporan tersebut diterima lantaran dianggap memuaskan dari segi prestasi politik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, seluruh forum dalam kongres juga meminta Prabowo untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra 2025-2030.

“Yang ketiga, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai,” jelas Muzani.

Terakhir Prabowo diminta oleh seluruh peserta kongres untuk menjadi formatur tunggal partai. Hal ini membuat Prabowo mendapatkan mandat untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra.

Dengan adanya keputusan dalam KLB ini, Muzani berharap seluruh kader tingkat pusat hingga daerah mau mendukung Prabowo dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

“Kami berharap dukungan terus menempel kepada beliau selama lima tahun ke depan, sehingga beliau memiliki keyakinan dan semangat untuk menjalankan tugasnya,” tegas Muzani.

^{_{Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi}}

 Polda Metro Jaya menangkap enam orang wartawan gadungan yang diduga memeras seorang warga di Jakarta Timur sebesar Rp30 juta dengan modus mengancam akan memviralkan korbannya dengan alasan pelanggaran undang-undang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan keenam pelaku ini yakni MS (40), FFH (63), DP (57), HPS (52), MN (52), dan JP (43) ditangkap Tim Operasional Unit III Sub Direktorat Reserse Mobile.

Mereka ditangkap pada waktu dan lokasi yang berbeda, yakni Jumat (7/2) dan Sabtu (8/2).

Menurut dia, penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara (TKP), observasi terhadap saksi di sekitar TKP serta menelusuri kamera pengawas (CCTV) di jalur keluar masuk pelaku.

Kejadian itu bermula pada Kamis (30/1) sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu korban berinisial SA (warga Jakarta Timur) tiba di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat untuk menemui seorang wanita berinisial D. Tak lama berselang, SA dan D keluar hotel dan menuju kendaraan. SA lalu menurunkan D di sebuah restoran cepat saji yang letaknya tidak jauh dari hotel.

Kemudian, SA menuju rumah orang tuanya dan ketika memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba datang seorang wanita yang diikuti beberapa orang lainnya. Mereka yang mengaku sebagai awak media mengancam SA bahwa akan memviralkan kejadian di hotel apabila SA tidak menyerahkan sejumlah uang.

Pelaku lalu memberikan foto nomor polisi kendaraan SA yang berada di dalam garasi hotel. Mereka yang menduga SA berprofesi sebagai jaksa lalu meminta uang pada SA sebanyak Rp30 juta. Setelah mendapatkan uang, para pelaku lalu meninggalkan SA.

Ade Ary mengatakan polisi mengamankan barang bukti berupa hasil transfer bank, tiga unit mobil, tiga buah kartu tanda pengenal pers, enam buah KTP, rekaman CCTV dan tujuh ponsel milik pelaku.

^{_{Petinju kelas bulu Zelfa Barrett akan menghadapi James Dickens akan naik ring untuk memperebutkan gelar kelas bulu super WBA International pada 15 Februari 2025. (WBA)}}

 World Boxing Association (WBA) mengumumkan dua petinju Inggris Zelfa Barrett dan James Dickens akan naik ring untuk memperebutkan gelar kelas bulu super WBA International pada 15 Februari 2025.

“Kedua petarung akan merebut gelar kelas bulu super WBA International yang masih lowong sejak tahun lalu (2024),” demikian laporan WBA sebagaimana dikutip dari laman resmi asosiasi itu di Jakarta, Rabu.

WBA menjelaskan, Barrett awalnya merebut sabuk kelas bulu WBA International pada April 2024 dengan kemenangan technical knockout (TKO) pada ronde ke-10 atas juara saat itu, Jordan Gill.

Namun, gelar tersebut kemudian dikosongkan (tidak disebutkan alasan pengosongan gelar itu), sehingga kini Barrett kembali dalam perburuan untuk merebutnya kembali.

Bagi Barrett, kemenangan atas Dickens akan menjadi batu loncatan besar menuju perebutan gelar juara dunia.

Saat ini, Barret berada di peringkat 7 dalam klasemen kelas bulu super WBA, ia tahu bahwa pertarungan mendatang dapat membawanya lebih dekat ke jajaran elit divisi kelas bulu.

Sementara itu, Dickens memandang laga mendatang sebagai kesempatan emas baginya untuk memperpanjang catatan kemenangan beruntun.

Setelah meraih kemenangan TKO beruntun, ia telah memenangkan empat dari lima laga terakhirnya dan sangat ingin melanjutkan performa gemilangnya dalam laga dengan pertaruhan besar yang akan datang.

^{_{Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025)}}

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para penegak hukum di Indonesia, mulai Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga KPK untuk menindak tegas koruptor-koruptor yang tidak kunjung tobat dan menyengsarakan rakyat.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Prabowo menyampaikan perintah itu sebagai tindak lanjut setelah beberapa waktu sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada para koruptor dan mengembalikan curian dari uang rakyat di 100 hari pertama pemerintahannya.

“Sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya, apa boleh buat ya terpaksalah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan (ditindak tegas),” kata Prabowo seperti disaksikan dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menjelaskan pada 100 hari pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih, prinsip mendahulukan kebaikan dan kerukunan menjadi hal yang dipegangnya untuk menghadirkan program-program bagi masyarakat.

Dengan begitu, menurut Kepala Negara, setiap langkah yang dikerjakan bersama Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi rakyat.

Namun, dalam menyikapi koruptor, Prabowo dengan tegas menyatakan mengambil sikap sebaliknya agar para koruptor jera.

“Kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya hanya ingin mengajak kebaikan,” katanya.

Prabowo juga mengatakan langkah tegas harus diambil untuk menindak para koruptor karena masyarakat Indonesia saat ini sudah jengah dan tidak lagi bisa dibohongi.

Dengan dukungan dari rakyat, Presiden merasa jeratan hukum diperlukan agar kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak lagi disalahgunakan.

“Saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar saya merasa mendapat kekuatan hari ini dan hari-hari setiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya ke mana-mana. Saya merasakan rakyat itu menangkap rak

^{_{Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto}}

 Beragam berita terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (9/2). Dari harapan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) hingga retreat kepala daerah di Akmil.

Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA

1. Prabowo ingatkan insan pers utamakan kepentingan bangsa di HPN 2025

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan insan pers di Indonesia agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pekerjaan menyuarakan kebenaran bagi masyarakat bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

Dalam unggahan resmi dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, Presiden Prabowo memberi pesan agar insan pers dapat terus waspada mengawal kebenaran tanpa dipengaruhi opini tertentu.

2. Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

3. GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkomitmen mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

“Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu.

4. Prabowo minta wartawan waspadai hoaks agar tak ganggu kebebasan pers

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta wartawan atau awak media agar bisa mewaspadai penyebaran berita tidak benar maupun hoaks yang dapat memecah persatuan di tengah masyarakat agar tidak mengganggu makna sesungguhnya dari kebebasan pers.

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” kata Prabowo seperti disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional 2025, Minggu.

5. Wamendagri: kepala daerah jalani retreat di kompleks Akmil

Magelang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ia di Magelang, Jateng, Minggu menyampaikan pelaksanaan pembekalan pada 21-28 Februari 2025 di kompleks Akmil Magelang.

_{^{Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10/2024)}}

 Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Sabtu (8/2) kemarin, mulai dari kecelakaan karena mabuk hingga AKBP Bintoro dilayangkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Polisi selidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro diduga karena mabuk

Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan dua kendaraan roda empat di Jalan Diponegoro depan kantor Perindo, Menteng, Jakarta Pusat yang diduga karena mabuk pada Sabtu dini hari.

“Anggota sedang memeriksa urine pengemudi, apakah ada pengaruh miras atau hal lainnya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat lantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi (Kompol) Gomos Simamora di Jakarta, Sabtu.

2. Polisi gandeng ojek daring untuk ketertiban hingga jauhi judi daring

Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menggandeng pengemudi ojek daring (online) untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas hingga mencegah mereka terlibat judi daring.

“Kami mengumpulkan ratusan pengemudi ojek daring untuk memberikan edukasi serta diskusi tentang keamanan ketertiban masyarakat di Kelapa Gading,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu.

3. Kompolnas sebut total ada tiga oknum polisi yang di PTDH

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebutkan total ada tiga oknum anggota polisi yang dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyebutkan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menambah daftar satu anggota yang diberi sanksi PTDH.

4. IPW apresiasi putusan sidang KKEP terhadap kasus AKBP Bintoro

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi putusan sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap kasus pemerasan yang dilakukan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro bersama empat personel lainnya dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

“Putusan Sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sendiri diketok pada Jumat (7/2) malam bukan saja kepada AKBP Bintoro tetapi juga terhadap AKBP Gogo Galesung yang juga eks Kasatreskrim Polres Jaksel. Namun Gogo hanya diputus demosi delapan tahun dan bertugas di luar penegakan hukum serta dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, ” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya yang diterima, Sabtu.

^{_{Menteri PANRB Rini Widyantini saat rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid di Jakarta, Selasa (4/2/2025).}} 

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) strategis yang diemban.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan sebagai bagian dari strategi efisiensi Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities.

“Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja tetap berjalan secara optimal dengan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebut efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi merupakan kesempatan untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.

Sejalan dengan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal dan lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

Dia meminta jajaran di unit kerjanya untuk dapat menerapkan strategi kerja yang berfokus pada pencapaian output penting, dari hasil pemetaan kinerja pada log frame kinerja agar setiap program tetap mencapai target yang telah ditetapkan dan mendukung kinerja organisasi.

Salah satu program utama yang tetap dijalankan meskipun terdampak efisiensi adalah asistensi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan, kegiatan asistensi tetap berlangsung dengan memanfaatkan teknologi, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk evaluasi dan pemantauan.

Demikian pula dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi. Proses penilaian dan pembinaan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis, termasuk pemanfaatan metode evaluasi berbasis data dan diskusi terfokus secara daring maupun luring terbatas.

“Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tetap menjadi prioritas. Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan dengan menyesuaikan pola kerja yang lebih efisien, namun tetap mengutamakan transparansi dan efektivitas,” pungkasnya.

^{_{Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam wawancara cegat di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025)}}

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan keputusan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Hal ini menjadi tanggapan atas berkembangnya isu mengenai reshuffle di Kabinet Merah Putih (KMP) usai pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

Menurut Hasan, pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pesan yang selalu disampaikan kepada anggota Kabinet Merah Putih agar dapat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan fokus terhadap itu.

Dengan demikian, para pemangku jabatan tersebut bisa mengemban tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pekerjaan dengan motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia.

“Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapa pun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi,” katanya.

Saat menyampaikan arahan untuk KMP, Presiden juga tidak hanya memberikan peringatan agar KMP bertugas melayani rakyat, tetapi juga memberikan apresiasi apabila program yang dikerjakan anggota kabinetnya berhasil.

Hal ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan kepada anggota KMP diterima dengan benar dan dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

“Jadi, Presiden juga senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” ujar Hasan.

Sebelumnya, pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main dan tidak mendukung kesuksesan program-program bagi masyarakat.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.