HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI?

HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI?

HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI? (Foto: Freepik)

Para pelaku industri tekstil menekankan pentingnya mewujudkan kemerdekaan sejati di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia.

Kemerdekaan itu tidak hanya dimaknai sebagai lepas dari tekanan global, tetapi juga dari bentuk dominasi internal yang justru melemahkan iklim usaha.

Sejumlah asosiasi yang semestinya menjadi wadah aspirasi dan mitra pemerintah dinilai kerap berubah fungsi. Alih-alih mendorong kolaborasi dan inovasi, sebagian di antaranya justru menguasai narasi publik, menyebarkan pesimisme, hingga mengedepankan agenda kelompok tertentu. 

Kondisi ini berpotensi menekan investasi dan merugikan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor TPT. Padahal, data menunjukkan kinerja industri TPT Indonesia tetap solid. 

Hingga kuartal I 2025, investasi baru di sektor ini mencapai Rp5,40 triliun, menyerap 1.907 tenaga kerja tambahan, dan menjaga total lapangan kerja pada angka 3,76 juta orang atau hampir 20% dari seluruh tenaga kerja industri manufaktur nasional. 

Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor TPT mencapai USD2,99 miliar, naik 1,53% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Bahkan data baru yang dirilis oleh BKPM ternyata pada kuartal II 2025 investasi baru TPT naik menjadi Rp10,21 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,35% (yoy) pada kuartal II 2025, berkontribusi 0,95% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Industri tekstil Indonesia sedang bertransformasi, bukan runtuh. Narasi krisis yang dibesar-besarkan hanya akan menakut-nakuti investor dan merugikan bangsa sendiri,” ujar pengamat industri tekstil Joni Tesmanto di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

king slot88

OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Kemnaker Tunggu Perkembangan KPK

OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Kemnaker Tunggu Perkembangan KPK

Kemnaker enggan berkomentar banyak soal operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) enggan berkomentar banyak soal operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemnaker menyatakan sedang menunggu perkembangan pemeriksaan.

“Kami belum bisa memberikan informasi, karena saat ini sedang memantau dan menunggu perkembangan dari KPK. Kemungkinan (nanti akan ada konferensi pers),” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, Kamis (21/8/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa pihaknya juga mengamankan barang bukti dalam rangkaian OTT pada 20–21 Agustus 2025. Dalam OTT ini, KPK menangkap beberapa pihak, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.

Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” kata Fitroh saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

Saat ini, Noel dan beberapa orang lainnya yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan pihak-pihak lain yang terjaring OTT.

Fitroh menyampaikan bahwa Noel ditangkap di Jakarta terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta. Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Fitroh.

slot88

KAI Tolak Usulan Gerbong Khusus Merokok!

KAI Tolak Usulan Gerbong Khusus Merokok!

Kereta Api Indonesia (Persero) menolak adanya usulan gerbong khusus merokok.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menolak adanya usulan gerbong khusus merokok. Seluruh layanan kereta api tetap dioperasikan bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyatakan, KAI terus berpegang pada kebijakan bebas asap rokok yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan pada tahun 2014.

“Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” kata Anne, Kamis (21/08/2025).

Kebijakan bebas asap rokok ini merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang mengatur larangan merokok di dalam sarana angkutan umum, termasuk kereta api.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok,” jelas Anne.

slot 88

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.890

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 7.890

IHSG Ditutup Menguat

Untuk indeks sektoral diantaranya energi turun 1,87 persen, konsumer non siklikal menguat 0,61 persen, konsumer siklikal melemah 0,21 persen, keuangan melemah 0,23 persen, infrastruktur turun 1,35 persen, properti melemah 0,80 persen, bahan baku melemah 0,77 persen, transportasi melemah 0,07 persen, industri naik 1,40 persen, teknologi melemah 0,30 persen, kesehatan menguat 0,22 persen.
 
Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Acset Indonusa Tbk (ACST) naik 34,71 persen ke Rp163, PT Royal Prima Tbk (PRIM) naik 34,33 persen ke Rp90 dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 33,78 persen di Rp99.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Panin Asset Management Tbk (XPTD) turun 14,96 persen ke Rp506, PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,29 persen ke Rp570 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 13,13 persen di Rp80.225.

slot gacor hari ini

Gaji Anggota DPR Jadi Sorotan di Tengah Lonjakan Anggaran 2026

Gaji Anggota DPR Jadi Sorotan di Tengah Lonjakan Anggaran 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2026. Anggaran tersebut naik signifikan dan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), alokasi anggaran DPR itu melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%.

Kenaikan anggaran ini pun disorot publik, mengingat isu seputar tunjangan dan fasilitas anggota dewan menjadi perbincangan saat ini. Banyak yang mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan prioritas pembangunan yang padat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup gaji dan tunjangan bagi anggota DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi.

“Dalam RAPBN tahun 2026, anggaran DPR RI direncanakan sebesar Rp9,9 triliun yang terdiri dari belanja operasional antara lain mencakup pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrasi anggota, serta untuk belanja nonoperasional, antara lain untuk memberikan dukungan administratif Setjen DPR RI, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen tersebut.

Menurutnya, anggaran ini juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Polhukam, serta fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Ekkuinbangkesra.

link slot gacor

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Istana: Tanyakan ke Sri Mulyani

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Istana: Tanyakan ke Sri Mulyani

Mensesneg soal Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta

 Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Dengan adanya tunjangan ini, total penghasilan anggota DPR, mulai dari gaji pokok hingga berbagai fasilitas tambahan, mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.

Sebelumnya, anggota DPR telah mendapatkan fasilitas untuk menempati rumah dinas di kawasan Kalibata, namun kini fasilitas itu dikembalikan kepada negara. Sebagai pengganti, setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Pratikno pun meminta untuk menanyakan masalah ini kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

“Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah membuka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. 

situs slot88

Menaker Rotasi Pejabat Sertifikasi K3, Wamenaker Malah Korupsi

Menaker Rotasi Pejabat Sertifikasi K3, Wamenaker Malah Korupsi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi dalam layanan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kementerian Ketenagakerjaan pun melaksanakan pakta integritas dengan hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia guna mencegah praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi.

“Kami sudah melaksanakan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia dan ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, Menaker juga melakukan rotasi pejabat yang telah bertugas lebih dari empat tahun serta melakukan revisi regulasi agar proses layanan K3 menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Selain pakta integritas saya sudah merotasi berbagai pejabat yang sudah lebih dari 4 tahun, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dirinya juga telah merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 33 Tahun 2016, Permenaker No. 5 Tahun 2018, Permenaker No. 8 Tahun 2020, dan Permenaker No. 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.

“Kami juga minta masyarakat untuk aktif apabila ada praktik tersebut,” ujarnya.

link slot 777

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani buka suara terkait isu akuisisi mayoritas saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA. Dia memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Enggak ada,” ungkap Rosan saat dijumpai usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Saat dikonfirmasi apakah sudah ada pembicaraan terkait rencana itu, Rosan juga tidak memberikan jawaban. Dia tetap berjalan meninggalkan awak media.

Untuk diketahui, sebelumnya ramai isu akuisisi 51% saham BCA oleh negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Isu ini dikaitkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digelontorkan negara kepada BCA setelah bank tersebut dilanda rush saat Indonesia diguncang krisis moneter 1998, berlanjut ke program divestasi yang dinilai bermasalah.

Isu agar saham BCA diambil alih negara berhembus makin kencang setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR/anggota Komisi XIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Syukri, mendukung usulan tersebut.

link slot 777

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian (Foto: Instagram Seskab)

Lahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada Rabu 20 Agustus 2025.

“Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

Di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) yang diikuti oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama (dirut) BUMN-BUMN bidang perkebunan dan pertanian.

Seskab menjelaskan rapat terbatas terkait tata kelola lahan-lahan pertanian dan perkebunan itu merupakan rapat pertama dari tiga rangkaian rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

“Lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.

Namun, Seskab Teddy tidak dapat membagikan isi detail rapat, karena rapat terbatas itu sifatnya tertutup.

Dalam sesi rapat itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.

“Pada rapat ketiga bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” tulisnya. 

situs slot 777

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Hal ini membuat gaji yang diterima anggota DPR lebih dari Rp100 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan.

Menurut Puan, tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan sudah melalui kajian hingga memperhatikan harga rumah yang ada di Jakarta.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” kata Puan dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Kendati demikian, Puan mengklaim pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi atas apa yang disampaikan oleh masyarakat. Puan juga mengajak publik juga untuk selalu mengawasi kinerja dari anggota DPR.

“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya.

slot online server thailand