dr. Tifauzia Tyassuma
dr. Tifauzia Tyassuma menjelaskan laporan tentang ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dan sejumlah orang dinilai tidak layak dilanjutkan. Ada pergeseran dugaan kriminalisasi dari laporan tersebut.
“Artinya seharusnya kalau hukum ini normal. Dua laporan itu tidak layak untuk dilanjutkan. Satu itu yang saya sesalkan,” ujarnya pada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, pernyataannya tentang ijazah Jokowi itu sejatinya berdasarkan hasil penelitian, yang mana kini telah dimuat dalam buku Jokowi’s White Paper. Namun, dia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar justru dilaporkan ke polisi.
Lebih jauh, kata dia, dalam prosesnya justru menyasar pada orang-orang lainnya, mulai dari aktivis, akademisi, hingga jurnalis yang dipanggil polisi. Sejatinya, pemanggilan tersebut dianggap sebagai pemborosan APBN belaka, yang mana dilakukan hanya untuk memenuhi syahwat satu pihak.
“Karena tidak cuma 12 aktivis, 12 tokoh, tapi juga tambah lagi, para aktivis, para jurnalis, media, dan sebagainya, emak-emak juga. Ini menghabiskan dana APBN. Kepolisian ini jangan sampai, hanya demi memuaskan syahwat satu orang saja, APBN kita dirugikan,” tuturnya.
“Sementara ada narapidana berkeliaran tidak diproses. Ada yang namanya Silfester Matutina itu. Sudah terpidana, sudah inkrah. Harusnya segera diproses. Malah dikasih jabatan komisaris. Bagaimana negara ini?” kata dr. Tifa lagi.