Untuk indeks sektoral diantaranya energi turun 1,87 persen, konsumer non siklikal menguat 0,61 persen, konsumer siklikal melemah 0,21 persen, keuangan melemah 0,23 persen, infrastruktur turun 1,35 persen, properti melemah 0,80 persen, bahan baku melemah 0,77 persen, transportasi melemah 0,07 persen, industri naik 1,40 persen, teknologi melemah 0,30 persen, kesehatan menguat 0,22 persen.
Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Acset Indonusa Tbk (ACST) naik 34,71 persen ke Rp163, PT Royal Prima Tbk (PRIM) naik 34,33 persen ke Rp90 dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 33,78 persen di Rp99.
Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Panin Asset Management Tbk (XPTD) turun 14,96 persen ke Rp506, PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,29 persen ke Rp570 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 13,13 persen di Rp80.225.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat anggaran sebesar Rp9,9 triliun pada 2026. Anggaran tersebut naik signifikan dan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), alokasi anggaran DPR itu melonjak 47,8% dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka ini bahkan melonjak hingga 83%.
Kenaikan anggaran ini pun disorot publik, mengingat isu seputar tunjangan dan fasilitas anggota dewan menjadi perbincangan saat ini. Banyak yang mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan prioritas pembangunan yang padat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup gaji dan tunjangan bagi anggota DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi.
“Dalam RAPBN tahun 2026, anggaran DPR RI direncanakan sebesar Rp9,9 triliun yang terdiri dari belanja operasional antara lain mencakup pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrasi anggota, serta untuk belanja nonoperasional, antara lain untuk memberikan dukungan administratif Setjen DPR RI, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen tersebut.
Menurutnya, anggaran ini juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Polhukam, serta fasilitasi meaningful participation dalam penguatan proses penyusunan RUU dan pembentukan UU inisiatif DPR bidang Ekkuinbangkesra.
Dengan adanya tunjangan ini, total penghasilan anggota DPR, mulai dari gaji pokok hingga berbagai fasilitas tambahan, mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.
Sebelumnya, anggota DPR telah mendapatkan fasilitas untuk menempati rumah dinas di kawasan Kalibata, namun kini fasilitas itu dikembalikan kepada negara. Sebagai pengganti, setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Pratikno pun meminta untuk menanyakan masalah ini kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah membuka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi dalam layanan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kementerian Ketenagakerjaan pun melaksanakan pakta integritas dengan hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia guna mencegah praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi.
“Kami sudah melaksanakan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia dan ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Selain itu, Menaker juga melakukan rotasi pejabat yang telah bertugas lebih dari empat tahun serta melakukan revisi regulasi agar proses layanan K3 menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Selain pakta integritas saya sudah merotasi berbagai pejabat yang sudah lebih dari 4 tahun, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dirinya juga telah merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 33 Tahun 2016, Permenaker No. 5 Tahun 2018, Permenaker No. 8 Tahun 2020, dan Permenaker No. 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.
“Kami juga minta masyarakat untuk aktif apabila ada praktik tersebut,” ujarnya.
“Enggak ada,” ungkap Rosan saat dijumpai usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip pada Kamis (21/8/2025).
Saat dikonfirmasi apakah sudah ada pembicaraan terkait rencana itu, Rosan juga tidak memberikan jawaban. Dia tetap berjalan meninggalkan awak media.
Untuk diketahui, sebelumnya ramai isu akuisisi 51% saham BCA oleh negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Isu ini dikaitkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digelontorkan negara kepada BCA setelah bank tersebut dilanda rush saat Indonesia diguncang krisis moneter 1998, berlanjut ke program divestasi yang dinilai bermasalah.
Isu agar saham BCA diambil alih negara berhembus makin kencang setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR/anggota Komisi XIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Syukri, mendukung usulan tersebut.
Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian (Foto: Instagram Seskab)
Lahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada Rabu 20 Agustus 2025.
“Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.
Di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) yang diikuti oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama (dirut) BUMN-BUMN bidang perkebunan dan pertanian.
Seskab menjelaskan rapat terbatas terkait tata kelola lahan-lahan pertanian dan perkebunan itu merupakan rapat pertama dari tiga rangkaian rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.
“Lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.
Namun, Seskab Teddy tidak dapat membagikan isi detail rapat, karena rapat terbatas itu sifatnya tertutup.
Dalam sesi rapat itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selanjutnya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
“Pada rapat ketiga bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” tulisnya.
Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Hal ini membuat gaji yang diterima anggota DPR lebih dari Rp100 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan.
Menurut Puan, tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan sudah melalui kajian hingga memperhatikan harga rumah yang ada di Jakarta.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” kata Puan dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Kendati demikian, Puan mengklaim pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi atas apa yang disampaikan oleh masyarakat. Puan juga mengajak publik juga untuk selalu mengawasi kinerja dari anggota DPR.
“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya.
BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia
Penyaluran BSU melalui rekening bank Himbara diklaim rampung, sementara jadwal pengambilan BSU di kantor pos diperpanjang. Terakhir kali, Pos Indonesia mengumumkan bahwa batas akhir pengambilan BSU 2025 di kantor pos diperpanjang sampai 12 Agustus 2025.
Update Terbaru BSU! Buat kamu yang belum sempat ambil BSU, tenang. Sekarang diperpanjang sampai 12 Agustus 2025!” tulis akun resmi Pos Indonesia di X/Twitter, @PosIndonesia, dikutip Okezone.
Penyaluran BSU sangat bermanfaat bagi pekerja. Karena dinilai efektif dan berhasil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kelanjutan program BSU 2025 untuk kuartal III dan IV.
“BSU sepertinya akan terus berjalan karena pelaksanaannya efektif. Jadi akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV,” ujar Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Riznaldi Akbar.
Dengan demikian, pekerja bisa mendapatkan BSU Rp600.000 hingga akhir tahun. Riznaldi menambahkan, Kemenkeu juga sedang menyiapkan paket stimulus fiskal menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk menjaga konsumsi masyarakat.
“Kami berupaya agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5 persen. Salah satu caranya adalah melalui stimulus dan insentif fiskal,” jelasnya.
Wamenaker Immanuel Ebenezer dipastikan dicopot dari jabatannya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Wamenaker Immanuel Ebenezer dipastikan dicopot dari jabatannya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kepastian ini setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pejabat Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Menaker, Kamis (21/8/2025).
Dirinya pun menyayangkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan wakilnya di Kemnaker.
“Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian ini merupakan pukulan keras kepada keluarga besar Kemnaker. Apalagi, saat ini sedang dilakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.
“Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menaker atau dalam 10 bulan terakhir,” ujarnya.
Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang karib disapa Noel Ebenezer. Noel ditangkap di Jakarta terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.
“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta. Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada iNews Media Group, Kamis (21/8/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima, Noel Ebenezer saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tim sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring OTT, termasuk Noel Ebenezer.
KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel Ebenezer dan pihak yang terjaring OTT.
