RUU Perampasan Aset Disorot, Pakar Hukum: Waspadai Celah Kriminalisasi Politik!

RUU Perampasan Aset Disorot, Pakar Hukum: Waspadai Celah Kriminalisasi Politik!

Pakar hukum Henry Indraguna (foto: dok ist)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengambil alih inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai usulan legislatif, bukan lagi dari pemerintah.

Pakar hukum Henry Indraguna mengatakan, RUU Perampasan Aset merupakan senjata ampuh memberantas korupsi, pencucian uang, dan kejahatan luar biasa lainnya.

“Dengan pengambilan inisiatif ini, semoga proses pengesahan RUU Perampasan Aset bisa lebih cepat,” kata Henry, Kamis (11/9/2025).

Guru Besar Unissula ini optimistis RUU tersebut tak lagi terkatung-katung, mengingat desakan kuat masyarakat, mahasiswa, hingga elemen bangsa yang disuarakan melalui petisi 17+8. Namun, ia mengingatkan ada tiga hal krusial yang harus diperhatikan agar regulasi ini tidak disalahgunakan.

Henry menegaskan, perampasan aset harus menjadi instrumen hukum yang adil, konstitusional, dan tidak boleh dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan.

“Perampasan aset harus menjadi jalan menuju keadilan dan pemberantasan korupsi, bukan alat kriminalisasi. Hukum harus ditegakkan dengan due process of law, dan harta halal yang diperoleh jauh sebelum perkara muncul tidak boleh ikut dirampas,” ujarnya.

Ketua DPP Perindo Agus Taufiq Dorong Kebijakan Fiskal yang Lebih Berpihak ke Rakyat

Ketua DPP Perindo Agus Taufiq Dorong Kebijakan Fiskal yang Lebih Berpihak ke Rakyat

Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan & Pengentasan Kemiskinan, Agus Taufiq/Foto: MNC Media

Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan & Pengentasan Kemiskinan sekaligus Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin UI, Agus Taufiq, menyoroti tuntutan 17+8 yang disuarakan koalisi masyarakat sipil. Agus menyoroti kebijakan fiskal pemerintah dan langkah efisiensi, termasuk alokasi dana transfer ke daerah (TKD).

“Ketika ruang fiskal daerah menyempit, pemerintah daerah kemudian mencari sumber pemasukan tambahan, salah satunya melalui kenaikan pajak. Kasus di Pati, di mana Pajak Bumi dan Bangunan melonjak hingga 280 persen, memperlihatkan dampak nyata kebijakan,” kata Agus, di Jakarta.

“Tuntutan 17+8 dari rakyat kepada DPR dan aparat adalah hak demokrasi dan wajar. Di sisi lain, kita perlu bersama-sama memperbaiki dan mengawal kebijakan ekonomi yang lebih berpihak ke rakyat,” ujarnya.

Agus mengajak publik untuk mendorong pemerintah agar memperbaiki arah kebijakan fiskal dan belanja negara. “Mari kita dorong kebijakan anggaran yang masuk akal dan terukur,” tutupnya.

Rumah Tinggal di Penjaringan Kebakaran, 9 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Rumah Tinggal di Penjaringan Kebakaran, 9 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Kebakaran di Penjaringan (foto: freepik)

 Sebuah rumah tinggal di Jalan Pluit Karya Karang 6, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dilanda kebakaran pada Selasa (9/9/2025) malam. Sebanyak sembilan unit armada kebakaran langsung dikerahkan untuk menanggulangi api.

Berdasarkan data resmi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, peristiwa terjadi pukul 21.10 WIB. Kobaran api yang membesar membuat warga segera melaporkan kejadian itu ke petugas.

“Pengerahan awal berjumlah sembilan unit dengan 45 personel,” tulis data yang diterima iNews Media Group, Selasa (9/9/2025).

Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan operasi pemadaman pada pukul 21.25 WIB. Hingga berita ini ditayangkan, proses pemadaman masih berlangsung.

Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Laporan mengenai kerugian maupun korban jiwa masih dalam proses penelusuran.

Prabowo: Pemerintahan yang Saya Pimpin Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Prabowo: Pemerintahan yang Saya Pimpin Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Prabowo: Pemerintahan yang Saya Pimpin Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengatasi kesulitan lapangan kerja. Pemerintah telah memperluas potensi besar lapangan kerja di berbagai sektor untuk masyarakat Indonesia.

“Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja kedepan sangat besar,” ujar Prabowo, Senin (8/9/2025).

Saat ini kata Prabowo, pemerintah juga menyiapkan perlindungan sosial untuk rakyat yang paling miskin.

“Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar, saya tidak akan terlalu rinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia optimis langkahnya akan didukung oleh masyarakat, walaupun ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan tersebut. Prabowo menilai hal itu sebagai sebuah tantangan yang perlu dihadapi dengan dialog.

“Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tapi itu kita anggap sebagai tantangan,”ujarnya.

Pimpinan DPRD DKI Bakal Evaluasi Tunjangan Anggota Dewan Besok

 Pimpinan DPRD DKI Bakal Evaluasi Tunjangan Anggota Dewan Besok

DPRD DKI Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, memastikan akan menggelar rapat pimpinan khusus pada Senin (8/9/2025), untuk memutuskan besaran tunjangan perumahan anggota dan pimpinan dewan yang belakangan menjadi sorotan publik karena mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan.

Besok Senin ada rapat pimpinan untuk memutuskan hal tersebut,” kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Minggu (7/9/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, termasuk Basri Baco, Ima Mahdiah, Wibi Andrino, dan Rany Maulani, bersama sejumlah anggota dewan menerima audiensi dari aliansi mahasiswa di Ruang Protokoler Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). 

Audiensi tersebut berlangsung kondusif, dengan tuntutan mahasiswa terkait evaluasi tunjangan perumahan dan kinerja BUMD DKI Jakarta yang akan segera ditindaklanjuti.

Hamas Rilis Video Dua Sandera Israel yang Masih Ditawan di Gaza

Hamas Rilis Video Dua Sandera Israel yang Masih Ditawan di Gaza

Sandera Israel Guy Gilboa-Dalal ditampilkan dalam video yang dirilis Hamas. (Foto: ist.)

Hamas merilis video yang menampilkan dua sandera Israel yang disandera dari festival musik selama serangan 7 Oktober 2023. Video tersebut menunjukkan sandera Guy Gilboa-Dalal dan Alon Ohel di Kota Gaza pada akhir Agustus, di mana dia mengatakan bahwa masih disandera bersama delapan orang lainnya.

Dalam video tertanggal 28 Agustus tersebut, Guy Gilboa-Dalal direkam di dalam mobil di tempat yang dia sebut sebagai Kota Gaza. Rekaman tersebut juga memperlihatkan Ohel untuk pertama kalinya sejak ia diculik dalam serangan 700 hari yang lalu. Gilboa-Dalal sebelumnya terlihat dalam video Hamas pada Februari.

Keduanya adalah dua dari 48 sandera yang masih ditahan oleh Hamas, 20 di antaranya diperkirakan masih hidup.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara “panjang lebar” dengan orang tua kedua pria tersebut setelah video tersebut dirilis, menurut pernyataan dari kantornya. Dikatakan bahwa ia telah menegaskan kembali bahwa perang dapat segera berakhir jika Hamas menerima persyaratan Israel, yang mencakup pembebasan semua sandera.

DPR Pangkas Tunjangan dan Fasilitas, dari Biaya Komunikasi hingga Transportasi

DPR Pangkas Tunjangan dan Fasilitas, dari Biaya Komunikasi hingga Transportasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers menanggapi 17+8 tuntutan rakyat, pada Jumat (5/9/2025).

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas Anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco.

Ia menambahkan, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan. “Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujarnya.

Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang deadline pada hari ini, Jumat 5 September 2025, khusus untuk DPR ditugaskan untuk bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

Kemudian, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

43 Orang Ditetapkan Tersangka Perusuh Demo di Jakarta, 1 Masih Buron

43 Orang Ditetapkan Tersangka Perusuh Demo di Jakarta, 1 Masih Buron

Polda Metro Jaya tetapkan 43 orang tersangka perusuh demo di Jakarta

 Polda Metro Jaya melaporkan perkembangan terkini terkait jumlah tersangka yang ditetapkan sebagai pelaku perusuhan dalam gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan di Jakarta. Tercatat, 43 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada 43 tersangka yang sudah kami tetapkan atas rangkaian aksi anarkis,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat konferensi pers di Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ade menjelaskan, dari para tersangka tersebut, satu di antaranya masuk dalam kategori anak-anak.

“42 dewasa dan 1 adalah anak berusia di bawah 18 tahun,” ujarnya.

Dia melanjutkan, beberapa tersangka di antaranya telah dilakukan penahanan. Namun, terdapat satu orang tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“38 ditahan, 1 DPO, kemudian 1 tersangka itu dilakukan penahanan oleh Direktorat Siber. Kemudian, 2 tersangka diminta untuk wajib lapor, dan 1 anak tidak dilakukan penahanan,” tuturnya.

Bapanas: Stok Beras Premium Langka, Penggiling Segera Salurkan

Bapanas: Stok Beras Premium Langka, Penggiling Segera Salurkan

Beras Premiun Langka

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal kelangkaan beras premium yang mulai dirasakan di sejumlah ritel modern. Ia pun meminta para penggilingan padi agar stok segera disalurkan.

“Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan Polri meminta penggiling padi untuk dapat tetap memproduksi beras dan menyuplai ke pasar tradisional dan pasar modern dengan menepati syarat mutu seperti yang tertera pada label kemasan,” ujarnya, dikutip Kamis (21/08/2025).

Dia mengimbau seluruh pelaku usaha, dari penggilingan hingga pedagang beras, untuk terus berproduksi dan mendistribusikan beras sesuai standar mutu yang berlaku. 

Arief juga memastikan bahwa pelaku usaha yang mematuhi aturan akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras mulai mengalami peningkatan sejak Mei 2025. Inflasi bulanan beras tercatat sebesar 0,20 persen pada Mei, naik menjadi 1,35 persen pada Juli.

Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2025, meski masih lebih rendah dibandingkan rekor tahun 2024 yang mencapai 5,32 persen.

slot gacor hari ini

Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK

Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK

Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pergantian atau reshuffle Kabinet Merah Putih usai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan menunggu hasil dari KPK. “Belum, kan kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle? Belum tentu, tunggu dulu,” katanya.

Prasetyo kembali mengatakan bahwa opsi pergantian ini tidak otomatis akan langsung dilakukan. “Ya bisa jadikan seperti itu kan. Tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya. Kecuali menteri,” katanya.

“Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian. Kan bisa misalnya penjabat sementara, atau mungkin penugasan khusus, dan mungkin ad interim. Mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti. Nanti kita lihat ini,” tegasnya. 

link slot gacor hari ini