Pantauan di lokasi, terdapat anggota Polisi yang mengenakan songkok nasional atau berpeci saat mengawal ribuan massa aksi.
Terlihat, mereka membuat barikade untuk mengamankan massa aksi dari kendaraan yang melintas di Jalan Merdeka Barat.
Selain Polisi berpeci, turut mengawal (adalah) Polwan berhijab. Mereka turut berbaris membuat batas area aksi dengan jalur yang bisa dilewati kendaraan.
Sebelumnya, sebanyak 1.722 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi bela Palestina di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Minggu (12/10/2025) pagi ini.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengungkap solusi jitu untuk mengatasi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Salah satu langkah yang dinilainya efektif adalah dengan mendorong para ibu (emak-emak) menjadi duta gizi bagi keluarganya.
Hal tersebut disampaikan Rajiv saat melakukan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
“Saya mengajak para ibu di Desa Lembang untuk menjadi duta gizi di keluarganya masing-masing. Ibu adalah manajer gizi utama dalam rumah tangga. Di tangan ibu-ibulah masa depan kecerdasan anak-anak kita dipertaruhkan,” kata Rajiv, Jumat (10/10/2025)
Rajiv mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bersedia berkolaborasi dengan DPR RI dalam menyosialisasikan program pemerintah untuk masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting.
“Kalau bupatinya aktif, pemda aktif, yang untung itu masyarakat karena bisa mendapatkan banyak program dari anggota DPR RI melalui kolaborasi,” ujar Rajiv
Sidang praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook oleh Kejagung RI. Agendanya, pembuktian dan pemeriksaan ahli dari kubu Kejagung.
Berdasarkan pantauan, tim hukum Kejagung RI tampak membawa tumpukan dokumen ke ruangan sidang. Dokumen itu berupa lampiran bukti-bukti dalam penetapan tersangka Nadiem.
Dalam sidang sebelumnya, pihak Kejagung menyebutkan, ada sebanyak 90 bukti dokumen yang bakal diserahkan ke persidangan. Namun, tak dirincikan dokumen apa saja yang akan disajikan pihak Kejagung itu.
Hadir tim pengacara Nadiem Makarim, salah satunya Hotman Paris yang terlihat ikut memeriksa dokumen dari Kejagung itu bersama tim pengacara lainnya. Sidang dipimpin oleh Hakim tunggal I Ketut Darpawan.
Selain menyerahkan bukti dokumen, pihak Kejagung rencananya bakal menghadirkan satu orang ahli untuk dihadirkan di persidangan pada Rabu (8/10/2025) ini. Sidang digelar di ruang utama PN Jakarta Selatan, yang mana dihadiri ibu Nadiem bernama Atika Algadri maupun ayah Nadiem bernama Nono Anwar, serta istri Nadiem bernama Franka Franklin.
BNPB menargetkan proses pencarian 13 korban selesai hari ini/Foto: BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan proses pencarian 13 korban dalam tragedi runtuhnya gedung musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, dapat diselesaikan hari ini, Senin (6/10/2025). Hingga pukul 03.34 WIB, 54 jenazah ditemukan, termasuk 5 bagian tubuh (body part) dan 104 orang selamat.
“Pada kesempatan ini pula, kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan. Saya ulangi, diperkirakan tinggal 13 orang lagi,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Budi Irawan saat konferensi pers, Senin (6/10/2025).
Budi pun menyampaikan tim gabungan bekerja maksimal untuk menyelesaikan proses evakuasi hari ini. Sehingga, seluruh korban yang masih hilang bisa ditemukan.
“Target kita pada hari ini bisa selesai, hari ini bukan sampai dengan matahari terbenam ya, hari ini itu hitungannya sampai jam 00.00 WIB. Jadi target saya semuanya sudah rata, jadi besok kita tinggal evaluasi. Mudah-mudahan kita dapat temukan jenazah yang tersisa,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Budi menegaskan, jumlah korban dalam insiden ini melampaui korban bencana alam maupun non-alam lain yang terjadi sepanjang tahun 2025 di Indonesia, termasuk banjir bandang dan gempa bumi di Poso.
“Bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Poso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak. Jadi, Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan, dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menegaskan komitmennya untuk mengawal program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita tidak bisa bicara swasembada pangan hanya dari balik meja. Karena itu saya turun langsung, memberikan bantuan bibitnya, mendampingi prosesnya, dan hari ini kita panen hasilnya,” ujar Rajiv, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, ia telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi untuk lahan seluas 400 hektare kepada 55 kelompok tani di Rancaekek. Bantuan tersebut, kata dia, merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya swasembada pangan nasional.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi 3 unit harvest combine untuk 3 gabungan kelompok tani (gapoktan), 7 unit rice transplanter untuk 7 gapoktan, 8 unit traktor roda dua untuk 8 kelompok tani, 3 unit traktor roda empat, 130 unit handsprayer (50 unit sudah disalurkan, masing-masing kelompok menerima 5 unit), dan 7 unit pompa air (3 inci) untuk 7 kelompok tani (sisanya masih dalam proses distribusi).
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai terus berprogres. Berdasarkan data Proyek LRT Jakarta, progresnya sudah mencapai 72,852 persen hingga awal Oktober 2025. Perinciannya, Zona 1 (area Jalan Pemuda Rawamangun- Jalan Raya Pramuka) 71,13 persen dan Zona 2 (area Matraman- Manggarai) 57,35 persen.
Warga menginginkan proyek transportasi publik berbasis kereta ringan itu segera rampung. Karena jika LRT Jakarta tersambung dari Velodrome-Manggarai dapat bermanfaat banyak bagi warga Jakarta.
”Dengan adanya LRT Jakarta di Manggarai, selain memudahkan bermobilisasi, kawasan kami juga nantinya akan lebih bagus ditata. Jadi, ke depan, manfaatnya pasti banyak untuk masyarakat,” ujar Tokoh Masyarakat Manggarai, Zaenudin di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Meski mendapatkan sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta, proyek LRT Jakarta Fase 1B itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurutnya warga menilai, kemacetan menjadi hal yang wajar saat ada proyek pembangunan.
Warga tidak ada yang mengeluhkan soal macet. Saya juga pengguna lalu lintas, mondar-mandir lewat setiap hari. Wajar saja macet, kan itu bagian dari proses, nggak selamanya,” ujarnya.
Setelah proyek rampung, sambungnya, lalu lintas di sekitar pasti akan normal kembali. Zaenudin juga meyakini, bahwa ekonomi di lingkungannya akan meningkat dengan terbangunnya transportasi publik tersebut.
Selain itu, Ia juga menyebutkan, sebelum proyek pembangunan LRT Fase 1B itu dilakukan, semua warga sudah disosialisasikan oleh kelurahan terkait dampaknya.
”Kelurahan sudah beberapa kali ngasih tau, dampaknya begini, lalu lintasnya begini jadinya. Dan kami semua sudah mengerti kok,” tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tinjau lokasi kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyebut api cepat membakar ratusan rumah di permukiman padat penduduk Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, akibat angin kencang pada Minggu 28 September 2025. Selain itu, permukiman yang padat mempercepat perambatan api.
“Apalagi dengan kepadatan dan kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” kata Pramono usai meninjau lokasi kebakaran, Selasa (30/9/2025).
Pramono memastikan program satu RT satu alat pemadam api ringan (APAR) tetap berjalan. Namun, kebakaran yang terjadi di Kelurahan Tangki tidak dapat menggunakan APAR karena api cepat membesar saat kejadian.
“(Program satu RT satu APAR) berjalan. Hanya memang dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kebakar kan kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, ya pasti enggak terkejar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menilai pengadaan hydrant di permukiman padat penduduk Taman Sari belum diperlukan, pasalnya sumber air sudah cukup.
Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) Jaya, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna menyatakan Praka NC tengah menjalani proses hukum.
“Saat ini, oknum pelaku tersebut atas nama Praka NC telah diamankan dan ditahan di Denpom Jaya II/Cijantung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Wirya, Minggu (28/9/2025).
Wirya menyampaikan Resimen Arhanud 1/F tengah menjalin komunikasi untuk menyelesaikan tanggung jawab lain secara administrasi, di luar proses hukum yang sedang berjalan.
“Lalu pihak dari Resimen Arhanud 1/F, khususnya Batalyon Arhanud 10 sebagai satuan yang bersangkutan, juga terus berkomunikasi untuk menyelesaikan tanggung jawab lain secara administrasi di luar proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Wirya.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat berkunjung Pondok Pesantren Bahrul Ulum Muliasari/Foto: Istimewa
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya peran santri dalam mendukung pembangunan pertanian modern berbasis teknologi. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi dengan para kiai, tokoh agama, guru ngaji, dan santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Muliasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).
Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak dalam penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan bangsa, khususnya di sektor pertanian.
“Nanti harapannya ke depan anak-anak muda bisa ikut serta. Misalnya, di mekanisasi, penggunaan teknologi AI, misalnya untuk pengecekan pH tanah, penggunaan drone untuk menyebar benih,” ungkap Gibran dalam keterangan yang diterima, dikutip Jumat (26/9/2025).
Ia menekankan bahwa keberadaan ribuan santri di pesantren merupakan aset berharga bagi bangsa dalam memperkuat ketahanan pangan.
“Ini ada berapa ratus santri di sini, santri-santriwati? 700. Masih muda-muda semua, ya? Nanti harapannya ini ke depan bisa diperbantukan, bisa ikut serta dalam sektor pertanian,” pesan Gibran.
Kebutuhan penyesuaian transformasi Kementerian BUMN menjadi lembaga setingkat kementerian yang sesuai dengan dinamika.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung inisiatif pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rencana tersebut dirasa tepat dengan kebutuhan penyesuaian transformasi Kementerian BUMN menjadi lembaga setingkat kementerian yang sesuai dengan dinamika serta kebutuhan pengelolaan BUMN masa kini, sekaligus kebutuhan perlunya penyesuaian beberapa materi muatan dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU BUMN.
“Sejalan dengan aspirasi masyarakat, DPR RI dalam merespons usulan RUU tersebut memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah materi krusial yang memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, di Kompleks DPR RI, Rabu (24/9/2025).
Anggia menjelaskan, keberadaan Kementerian BUMN saat ini berkedudukan sebagai regulator dalam pengelolaan BUMN, sementara perannya sebagian besar sudah dijalankan BPI Danantara. Sehingga, peran Kementerian BUMN sebagai regulator dan pemegang saham Seri A Dwiwarna serta hak-hak istimewa, maka diperlukan penataan kelembagaan menjadi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN setingkat kementerian.
“Perkembangan kebutuhan hukum terkait posisi keuangan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, di mana DPR menegaskan pentingnya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan serta akuntabilitas keuangan BUMN sebagai bagian integral dari keuangan negara demi menjaga transparansi dan efisiensi. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap BUMN dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.
Menurutnya, keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, maka ketentuan mengenai modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.
Selanjutnya, katanya, status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara menuntut agar para pejabat tersebut menjalankan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip tata kelola negara yang baik.
