Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,0 mengguncang wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur, pada Sabtu (17/1/2026) pagi. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa terjadi pukul 08.27 WIB. Titik koordinat gempa berada di 10,94 Lintang Selatan dan 111,61 Bujur Timur.
“#Gempa Mag:4.0, 17-Jan-2026 08:27:23 WIB, Lok: 10.94 LS, 111.61 BT (311 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn: 10 km,” demikian keterangan BMKG yang dilihat Okezone.
Adapun titik gempa berada sekitar 311 kilometer tenggara Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 kilometer. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.
“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” jelas BMKG.
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Aad Firdaus
DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak menggelar khitanan massal di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Banten, pada Jumat (16/1/2026). Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Aad Firdaus, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lebak.
Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 22 anak mengikuti khitanan massal.
Aad Firdaus mengatakan, khitanan massal sudah menjadi agenda rutin DPD Perindo Lebak. Hingga saat ini, jumlah anak yang telah mengikuti khitanan massal melalui kegiatan serupa mencapai sekitar 1.000 orang.
“Khitanan massal ini sudah sering kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Untuk hari ini ada 22 anak yang dikhitan dan ke depan jumlah pesertanya akan terus kami tambah,” ujar Aad Firdaus.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga melibatkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta tenaga medis dari puskesmas setempat untuk memastikan proses khitan berlangsung aman dan lancar.
DPD Perindo Lebak berharap kegiatan sosial ini dapat terus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan berdasarkan data per Jumat 16 Januari 2026, tercatat korban meninggal akibat bencana Aceh–Sumatera sebanyak 1.198 orang.
“Dalam perkembangan terkini, ada peningkatan jumlah korban jiwa. Total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi mencapai 1.198 orang, sementara korban hilang tercatat sebanyak 144 orang,” kata Abdul Muhari, Sabtu (17/1/2026).
Pria yang kerap disapa Aam itu menuturkan, penambahan korban meninggal dunia tersebut berada di Provinsi Aceh dengan jumlah delapan orang. Selain itu, ia menuturkan hingga saat ini tercatat 166.579 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.
“Adapun penambahan korban meninggal dunia ada di Provinsi Aceh sebanyak delapan orang. Jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat sebanyak 166.579 jiwa,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar semakin kondusif untuk dihuni kembali.
Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman yang didukung Arab Saudi telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Salem bin Breik dan menunjuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Shaya Mohsen Zindani sebagai perdana menteri baru negara itu, demikian dilaporkan kantor berita negara Saba pada Kamis (15/1/2026).
Bin Breik secara resmi mengajukan pengunduran diri yang disetujui oleh dewan, sebelum Zindani ditunjuk untuk membentuk kabinet berikutnya, kata Saba sebagaimana dilansir Reuters.
Yaman telah menjadi sumber ketegangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Kelompok separatis yang didukung UEA, Dewan Transisi Selatan, menguasai wilayah di seluruh Yaman selatan dan timur pada Desember, maju hingga mendekati perbatasan Saudi yang dianggap kerajaan sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Sejak itu, para pejuang yang didukung Saudi sebagian besar telah merebut kembali wilayah tersebut.
Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan pendidikan tanpa biaya yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas.
Prabowo menyatakan, dukungan TNI-Polri diperlukan tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pembinaan karakter peserta didik. Ia mendorong agar anggota TNI dan Polri tidak sekadar hadir, tetapi turut berperan memberikan teladan bagi para siswa.
“Saya minta juga bantuan TNI dan Polri, secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu. Mungkin dikunjungi, bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik, cara pakai baret yang baik,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dikutip Rabu (14/1/2026).
Menurut Prabowo, pengalaman disiplin dan ketertiban yang dimiliki TNI dan Polri dapat menjadi modal penting dalam menguatkan karakter anak-anak peserta program. Ia mencontohkan pengajaran hal-hal sederhana namun esensial, seperti berpakaian rapi dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara disiplin.
Kelompok bajak laut bersenjata menaiki kapal penangkap ikan di lepas pantai Gabon pada akhir pekan dan menculik sembilan pelaut, kata Kementerian Pertahanan. Di antara pelaut yang diculik dilaporkan terdapat warga negara Indonesia.
Dilansir AFP, insiden yang terjadi pada Sabtu (10/1/2026) malam merupakan aksi pembajakan terbaru di Teluk Guinea, yang membentang lebih dari 5.700 kilometer (3.500 mil) dari Senegal hingga Angola di lepas pantai barat Afrika.
Serangan ini, yang dilakukan oleh tiga orang bersenjata, menyebabkan penculikan sembilan awak kapal, termasuk lima warga negara China dan empat warga negara Indonesia,” kata Kepala Staf Angkatan Laut, Hubert Bekale Meyong, dalam pernyataan video yang disiarkan oleh media Gabon pada Senin (12/1/2026).
“Kapal penangkap ikan IB Fish 7, yang mengibarkan bendera Gabon, menjadi korban serangan bajak laut saat sedang menangkap ikan sekitar tujuh mil laut barat daya Ekwata, di perairan Gabon,” tambahnya.
Gempa Dahsyat M7,1 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, BNPB: Belum Ada Laporan Korban Jiwa (Dok BMKG)
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu, 10 Januari. Gempa tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami.
1. Belum Ada Laporan Korban Jiwa
Usai kejadian, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud bersama BPBD Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan guna mengidentifikasi dampak gempa serta mengantisipasi potensi gempa susulan.
“Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (11/1/2025).
Gempa bumi itu memiliki parameter dengan koordinat 3,64 Lintang Utara dan 126,98 Bujur Timur pada kedalaman 17 kilometer.
Pusat gempa berada sekitar 52 kilometer tenggara Melonguane, 124 kilometer barat daya Pulau Karatung, 165 kilometer timur laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, serta 319 kilometer barat laut Ternate, Maluku Utara.
Guncangan gempa dirasakan kuat selama kurang lebih 20 hingga 30 detik di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dampak getaran tersebut menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat, yang sebagian memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan barang bukti, hingga pendalaman keterangan para saksi.
“Iya benar, keterangan dari penyelidik dihentikan karena dari rangkaian penyelidikan, olah barang bukti, dan keterangan saksi, hasil gelar perkara tidak ditemukan adanya tindak pidana,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Meski demikian, kepolisian menyatakan perkara tersebut dapat diusut kembali apabila ditemukan bukti baru dari pihak keluarga.
“Jika pihak keluarga memiliki bukti baru yang valid, maka penyelidik akan mendalami kembali,” ujar Budi.
Kepala BPBD Tak Lagi Dijabat Sekretaris Daerah (foto: dok ist)
Pemerintah menegaskan perubahan penting dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Melalui aturan baru, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi dirangkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan diisi oleh pejabat definitif sebagai kepala perangkat daerah
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD. Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini diterbitkan untuk memperkuat kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia, seiring meningkatnya kompleksitas ancaman bencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan penguatan struktur organisasi menjadi kunci agar penanggulangan bencana di daerah berjalan lebih efektif dan responsif.
“Struktur organisasi yang lebih jelas dan kepemimpinan yang definitif akan memperkuat komando serta mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi bencana,” ujarnya, Selasa (7/1/2026).
