CAROLAINSOLERA

_{Gempa Guncang Majalengka Jabar (foto: dok ist)}

 Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,3 mengguncang wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Sabtu (9/11/2025) pukul 10.01 WIB. 

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di koordinat 6,85 Lintang Selatan dan 108,23 Bujur Timur, atau sekitar 1 kilometer tenggara Kabupaten Majalengka, dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa berkedalaman dangkal tersebut berasal dari aktivitas sesar lokal di wilayah Majalengka dan sekitarnya,” tulis BMKG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Gempa dengan kekuatan kecil seperti ini umumnya tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun bisa dirasakan lemah di sekitar pusat guncangan.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat disarankan terus memantau informasi resmi melalui kanal BMKG, baik website maupun media sosial resminya.

^{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terbitkan Pergub naik Transjakarta, MRT dan LRT gratis}

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meneken Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp6,2 juta dapat menikmati layanan transportasi publik gratis seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Pekerja swasta yang memenuhi syarat dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis tersebut.

“Saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah menandatangani dan mengeluarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2025 untuk memperluas manfaat bagi 15 golongan. Untuk itu, para pekerja — baik ASN maupun swasta — dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis, dengan ketentuan bagi ASN maupun swasta yang bergaji maksimal 1,15 kali UMP atau sekitar Rp6,2 juta. Kartu ini berlaku untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, termasuk Mikrotrans,” ujar Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).

Ia berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan okupansi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menekan tingkat polusi dan kemacetan di Ibu Kota.

“Harapan saya masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum di Jakarta ini akan meningkat secara signifikan. Dan yang paling penting, kalau itu meningkat maka polusi berkurang, kemacetan berkurang, dan mudah-mudahan Jakarta akan semakin aman, nyaman, serta penduduknya bahagia,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Layanan Angkutan Umum Massal bagi Kelompok Tertentu, pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp6,2 juta setiap bulan dapat menikmati layanan transportasi gratis di Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

_{Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi (batik biru)}

Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali dipermasalahkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi. Pemohon kali ini menggugat Lembaga Kearsipan Daerah di bawah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dokumen pendaftaran ijazah Jokowi ketika mendaftar sebagai Gubernur Jakarta.

Adapun sidang perdana gugatan Bonatua digelar hari ini, Rabu (5/11/2025) di Komisi Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dari pantauan iNews Media Group, Bonatua dan kuasa hukum telah tiba di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekira pukul 10.00 WIB.

“Jadi hari ini saya sedang sengketa informasi terkait ijazah dan dokumen verifikasi ijazah itu yang seharusnya sudah dikuasai oleh Lembaga kearsipan Daerah, yaitu Perpustakaan Daerah DKI Jakarta di bawah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta,” kata Bonatua kepada wartawan sebelum persidangan, Rabu (5/11/2025).

“Jadi ini dokumen yang mau kita minta itu kan dokumen ijazah, fotokopi, legalisir, dan berita acara klarifikasi semasa pemilu gubernur tahun 2012,” sambungnya.

Adapun gugatan ini berawal ketika Bonatua mengajukan permohonan informasi publik secara online melalui portal PPID Pemprov DKI Jakarta, terkait dokumen ijazah Jokowi. Namun PPID Pemprov DKI Jakarta membalas permintaan Bonatua dengan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dokumen ijazah Jokowi.

_{Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi/PVMBG}

Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi pada Senin (3/11/2025) pukul 10.57 WIB. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom abu teramati sekitar 300 meter di atas puncak atau berada di ketinggian sekitar 3.191 meter di atas permukaan laut.

“Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah tenggara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22,5 milimeter dan durasi 29 detik,” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Marapi Bukittinggi, Teguh Purnomo.

PVMBG hingga kini masih menetapkan status Gunung Marapi pada Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar kawasan gunung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari puncak serta tetap mengikuti arahan dari pos pengamatan gunung api terdekat.

Meski aktivitas letusan kali ini tergolong singkat, PVMBG tetap menetapkan status Gunung Marapi di Level II atau Waspada. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif, yaitu Kawah Verbeek. Peringatan juga disampaikan bagi pendaki dan wisatawan yang sering menjadikan puncak Marapi sebagai tujuan favorit.

^{cuaca ekstream} 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia, akibat fenomena atmosfer yang diperkirakan berlangsung hingga 6 November 2025 mendatang.

“Sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal yang mempertahankan atmosfer dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

BMKG menjelaskan, bahwa aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Secara spasial, MJO terpantau aktif di sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua bagian barat, yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di kawasan tersebut.

“Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat juga diprediksi aktif di sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Maluku Utara, yang berpotensi menyebabkan intensifikasi pertumbuhan awan hujan,” jelas BMKG.

_{Kuasa hukum keluarga Arya Daru datangi Bareskrim Polri}

Keluarga Arya Daru Pangayunan melalui kuasa hukumnya, Nicholay Aprilindo, meminta pihak kepolisian untuk tidak menutupi sosok wanita bernama Vara dan pria bernama Dion dalam kasus kematian diplomat muda tersebut. Ia pun meminta kepolisian untuk mengungkap hasil pemeriksaan keduanya.

“Kemudian adanya statement masalah ada hal-hal privasi. Nah, hal-hal privasi itu kami minta agar dibuka, apa privasinya, hubungannya tentang apa privasinya, apakah hubungan dengan seorang wanita yang bernama Vara dan juga Dion,” kata Nicholay di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Seorang laki-laki, Dion, yang bersama-sama dengan Vara dan almarhum ketika mereka siang makan di Posbloc, kemudian mereka malam bertemu di GI (Grand Indonesia),” sambungnya.

Menurutnya, hal-hal tersebut perlu diungkap pihak kepolisian. Nicholay juga meminta pihak kepolisian membuka secara terang hasil pemeriksaan handphone milik Arya Daru.

“Karena untuk saat ini, jejak digital itu adalah hal yang sangat penting. Dan perlu kami sampaikan bahwa masalah handphone yang dikatakan hilang milik almarhum itu kami yakin bahwa polisi pasti bisa menemukan. Dan juga ada satu handphone Note 9, itu kan tidak hilang,” ujarnya.

“Itu kan ada dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, kami minta itu supaya dibuka. Demikian juga laptop yang diserahkan oleh Kemenlu itu dibuka, hasilnya apa saja, dan itu supaya transparan agar masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan,” ujarnya.

Sebagai informasi, polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, mengungkapkan Arya ternyata telah memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya sejak lama, tepatnya sejak 2013.

_{Warung di Penjaringan Terbakar Lansia Ditemukan Tewas (foto: dok ist)}

Sebuah warung makan di Jalan Perumahan Taman Grisenda, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar hebat pada Selasa (28/10/2025) dini ha

Kasi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, menyebut satu orang lanjut usia (lansia) berinisial W (60) tewas, sementara S (60) mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke RSUD Cengkareng.

“Korban lansia pria berinisial W (60) meninggal dunia, dan S (60) mengalami luka bakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas yang tidak bisa ditangani saat aktivitas memasak,” ujar Gatot saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).

Gatot menjelaskan, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian materiil sekitar Rp40 juta. Sebanyak empat unit mobil pemadam dengan 20 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

“Pengerahan empat unit dan 20 personel. Situasi dinyatakan padam pada pukul 04.35 WIB,” pungkasnya.

Kas138

_{Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri (foto: freepik)}

Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (26/10/2025), korban yang berusia 38 tahun ditemukan tidak bernyawa di kamar Hotel Capri by Fraser China Square, Jumat pada 24 Oktober 2025 pagi.

Pelaku yang hanya menggunakan satu nama, Salehuddin, dituduh menyebabkan kematian Nurdia Rahmah Rery antara pukul 03.00 hingga 05.00 waktu setempat di kamar hotel tersebut.

Salehuddin hadir di pengadilan dengan mengenakan kemeja polo merah dari tempat penahanannya. Ia tampak tenang selama sidang berlangsung dan beberapa kali berbicara melalui penerjemah Bahasa Indonesia.

^{Ilustrasi SPPG Polri di Papua/Foto: iNews}

Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang membeberkan cara pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri) hingga proses distribusinya. Sehingga, makanan dari SPPG tersebut terjamin keamanan dan kesehatannya.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Pemerintah, Polri telah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri) yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman baku, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian makanan bergizi kepada penerima manfaat,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, SOP ini mencerminkan komitmen Polri untuk memastikan setiap proses berjalan aman, higienis, dan ramah lingkungan, sesuai standar nasional keamanan pangan. Kegiatan operasional SPPG Polri dimulai dengan prosedur kedatangan personel, seluruh karyawan dan relawan wajib memasuki area produksi melalui pintu khusus, mengganti alas kaki, menyimpan barang di loker, mencuci tangan, dan mengenakan alat pelindung diri lengkap.

“Langkah ini menjadi wujud disiplin dan kepatuhan Polri terhadap prinsip kebersihan dan keselamatan kerja. Tahapan berikutnya adalah penerimaan bahan baku,” tuturnya.

Dia menerangkan, bahan pangan yang datang diperiksa oleh petugas Quality Control dan ahli gizi Polri untuk memastikan kuantitas, kualitas, kesegaran, dan suhu penyimpanan. Apabila bahan tidak memenuhi standar, segera dipisahkan dan dilaporkan. Bahan yang lolos disimpan di gudang pendingin, kering, atau basah sesuai kategorinya. Selanjutnya, dilakukan persiapan bahan makanan.

“Personel dan relawan memproses bahan nabati dan hewani di area terpisah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Semua alat masak dan peralatan dipastikan dalam kondisi bersih, kering, dan steril, di bawah pengawasan petugas Quality Control dan ahli gizi Polri,” terangnya.

^{Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos tiba di KPK}

Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Malut.

“Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi,” ujar Budi.

“Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” sambungnya.

Ladangtoto