Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Istana: Tanyakan ke Sri Mulyani

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Istana: Tanyakan ke Sri Mulyani

Mensesneg soal Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp50 Juta

 Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Dengan adanya tunjangan ini, total penghasilan anggota DPR, mulai dari gaji pokok hingga berbagai fasilitas tambahan, mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.

Sebelumnya, anggota DPR telah mendapatkan fasilitas untuk menempati rumah dinas di kawasan Kalibata, namun kini fasilitas itu dikembalikan kepada negara. Sebagai pengganti, setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Pratikno pun meminta untuk menanyakan masalah ini kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

“Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah membuka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. 

situs slot88

Menaker Rotasi Pejabat Sertifikasi K3, Wamenaker Malah Korupsi

Menaker Rotasi Pejabat Sertifikasi K3, Wamenaker Malah Korupsi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku sudah mengantisipasi adanya peluang praktik korupsi dalam layanan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kementerian Ketenagakerjaan pun melaksanakan pakta integritas dengan hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia guna mencegah praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi.

“Kami sudah melaksanakan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia dan ini baru selesai sebenarnya dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan dan atau gratifikasi,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, Menaker juga melakukan rotasi pejabat yang telah bertugas lebih dari empat tahun serta melakukan revisi regulasi agar proses layanan K3 menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Selain pakta integritas saya sudah merotasi berbagai pejabat yang sudah lebih dari 4 tahun, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dirinya juga telah merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 33 Tahun 2016, Permenaker No. 5 Tahun 2018, Permenaker No. 8 Tahun 2020, dan Permenaker No. 4 Tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.

“Kami juga minta masyarakat untuk aktif apabila ada praktik tersebut,” ujarnya.

link slot 777

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani buka suara terkait isu akuisisi mayoritas saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA. Dia memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Enggak ada,” ungkap Rosan saat dijumpai usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Saat dikonfirmasi apakah sudah ada pembicaraan terkait rencana itu, Rosan juga tidak memberikan jawaban. Dia tetap berjalan meninggalkan awak media.

Untuk diketahui, sebelumnya ramai isu akuisisi 51% saham BCA oleh negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Isu ini dikaitkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digelontorkan negara kepada BCA setelah bank tersebut dilanda rush saat Indonesia diguncang krisis moneter 1998, berlanjut ke program divestasi yang dinilai bermasalah.

Isu agar saham BCA diambil alih negara berhembus makin kencang setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR/anggota Komisi XIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Syukri, mendukung usulan tersebut.

link slot 777

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian

Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian (Foto: Instagram Seskab)

Lahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada Rabu 20 Agustus 2025.

“Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

Di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) yang diikuti oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama (dirut) BUMN-BUMN bidang perkebunan dan pertanian.

Seskab menjelaskan rapat terbatas terkait tata kelola lahan-lahan pertanian dan perkebunan itu merupakan rapat pertama dari tiga rangkaian rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

“Lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.

Namun, Seskab Teddy tidak dapat membagikan isi detail rapat, karena rapat terbatas itu sifatnya tertutup.

Dalam sesi rapat itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.

“Pada rapat ketiga bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” tulisnya. 

situs slot 777

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta per Bulan, Puan: Sesuai Harga di Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal kritikan tajam mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Hal ini membuat gaji yang diterima anggota DPR lebih dari Rp100 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan.

Menurut Puan, tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan sudah melalui kajian hingga memperhatikan harga rumah yang ada di Jakarta.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” kata Puan dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Kendati demikian, Puan mengklaim pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi atas apa yang disampaikan oleh masyarakat. Puan juga mengajak publik juga untuk selalu mengawasi kinerja dari anggota DPR.

“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya.

slot online server thailand

Pencairan BSU 2025 Rp600.000 di Agustus, Ini Syarat hingga Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah

Pencairan BSU 2025 Rp600.000 di Agustus, Ini Syarat hingga Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah

Pencairan BSU 2025 Rp600.000 di Agustus, Ini Syarat hingga Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah telah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 kepada 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria. Pencairan BSU 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pada periode Juni-Juli 2025.

BSU disalurkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Bagi penerima BSU yang tidak memiliki bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia

Penyaluran BSU melalui rekening bank Himbara diklaim rampung, sementara jadwal pengambilan BSU di kantor pos diperpanjang. Terakhir kali, Pos Indonesia mengumumkan bahwa batas akhir pengambilan BSU 2025 di kantor pos diperpanjang sampai 12 Agustus 2025.

Update Terbaru BSU! Buat kamu yang belum sempat ambil BSU, tenang. Sekarang diperpanjang sampai 12 Agustus 2025!” tulis akun resmi Pos Indonesia di X/Twitter, @PosIndonesia, dikutip Okezone.

Penyaluran BSU sangat bermanfaat bagi pekerja. Karena dinilai efektif dan berhasil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kelanjutan program BSU 2025 untuk kuartal III dan IV.

“BSU sepertinya akan terus berjalan karena pelaksanaannya efektif. Jadi akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV,” ujar Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Riznaldi Akbar.

Dengan demikian, pekerja bisa mendapatkan BSU Rp600.000 hingga akhir tahun. Riznaldi menambahkan, Kemenkeu juga sedang menyiapkan paket stimulus fiskal menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk menjaga konsumsi masyarakat. 

“Kami berupaya agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5 persen. Salah satu caranya adalah melalui stimulus dan insentif fiskal,” jelasnya.

kas138 daftar

Wamenaker Immanuel Ebenezer Dicopot, Menaker: Tidak Ada Toleransi

Wamenaker Immanuel Ebenezer Dicopot, Menaker: Tidak Ada Toleransi

Wamenaker Immanuel Ebenezer dipastikan dicopot dari jabatannya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Wamenaker Immanuel Ebenezer dipastikan dicopot dari jabatannya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kepastian ini setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pejabat Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Menaker, Kamis (21/8/2025).

Dirinya pun menyayangkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan wakilnya di Kemnaker.

“Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan pukulan keras kepada keluarga besar Kemnaker. Apalagi, saat ini sedang dilakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.

“Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menaker atau dalam 10 bulan terakhir,” ujarnya.

slot online

Wamenaker Immanuel “Noel” Ebenezer Ditangkap KPK Terkait Dugaan Pemerasan Perusahaan

Wamenaker Immanuel "Noel" Ebenezer Ditangkap KPK Terkait Dugaan Pemerasan Perusahaan

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer

Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang karib disapa Noel Ebenezer. Noel ditangkap di Jakarta terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta. Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada iNews Media Group, Kamis (21/8/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima, Noel Ebenezer saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tim sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring OTT, termasuk Noel Ebenezer.

KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel Ebenezer dan pihak yang terjaring OTT.

link slot gacor

Soal OTT Wamenaker Noel Ebenezer, Ketua KPK: Masih Berproses

Soal OTT Wamenaker Noel Ebenezer, Ketua KPK: Masih Berproses

Ketua KPK Setyo Budiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta. Dari beberapa orang yang diamankan, salah satunya adalah diduga Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang karib disapa Noel Ebenezer. 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa, proses operasi tangkap tangan tersebut sampai dengan saat ini masih terus berproses. Namun, tak ditegaskan proses apa yang dimaksud terkait operasi senyap itu. 

“Masih berproses,” kata Setyo saat dikonfirmasi iNews Media Group, Kamis (21/8/2025).

Dalam hal ini, Noel ditangkap di Jakarta terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta.  pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada iNews Media Group, dikonfirmasi terpisah. 

kingslot gacor

Kena OTT, Wamenaker Noel Ebenezer Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK

Kena OTT, Wamenaker Noel Ebenezer Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK

Wamenaker Noel Ebenezer Kena OTT KPK

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kini, yang bersangkutan sudah di kantor Lemabaga Antirasuah untuk pemeriksaan lanjutan. 

Sudah (Immanuel tiba di kantor KPK),” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi Kamis (21/8/2025). 

Sebagaimana aturan di KPK, pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Hal itu guna menentukan status para pihak yang tertangkap dalam OTT. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status Noel dan para pihak yang terjaring OTT. 

Diberitakan sebelumnya, Noel ditangkap di Jakarta terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta.  pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada iNews Media Group, Kamis (21/8/2025).

kera4d