Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara bertajuk, “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”, di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunggu pembiayaan dari lembaga donor untuk mengeksekusi pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.
“Di janjimu (JETP) ada lembaga donor yang membiayai, mana ada? Sampai sekarang belum ada. Nol. Kami mau (pensiun dini PLTU), tapi ada uangnya dulu,” ujar Bahlil dalam acara bertajuk, “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”, di Jakarta, Kamis.
Bahlil menyatakan tidak mau mengeksekusi rencana pemensiunan dini PLTU apabila pembiayaan dari lembaga donor belum diberikan kepada Indonesia.
Ia menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tanpa harus membebani dana APBN maupun PLN untuk menutup PLTU.
“Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai itu? Kalau tidak ada duitnya, sorry, bos, kami harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa berdasarkan pembahasan tiga menteri, yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, rencana pensiun dini PLTU masih perlu dikaji.
Selain itu, Eniya menjelaskan saat ini sedang berlangsung pendampingan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk membuat peta jalan pensiun dini PLTU.
Meskipun demikian, untuk mengeksekusi rencana pensiun dini PLTU, diperlukan pendanaan.
“Pendanaannya ini kan harus kita pastikan full package. Kalau full package itu sampai 4,8 miliar dolar AS. Nah, 4,8 miliar dolar AS ini harus tertulis, harus di depan,” ucap Eniya.
Sebelumnya, Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan penghentian dini semua PLTU batu bara di jaringan PLN tahun 2040 dapat menghindarkan 182.000 kematian dini karena polusi udara, serta mengurangi beban biaya kesehatan hingga 130 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.900 triliun).
Meskipun langkah penghentian PLTU ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, beban biaya untuk pensiun dini PLTU, utamanya biaya pensiun aset, penurunan pendapatan pemerintah, serta biaya transisi pekerja diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga 2030.
Biaya tersebut meningkat sesuai dengan akselerasi pengakhiran PLTU hingga mencapai 27,5 miliar dolar AS pada rentang waktu 2040–2050.
“Oleh karena itu, dukungan pendanaan internasional menjadi sangat penting untuk memastikan transisi ini berjalan secara adil dan berkelanjutan,” ucap Deon.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melaporkan sebanyak 700 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural telah dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi selama Januari 2025
Bermodal janji manis dengan iming-iming gaji tinggi, pekerjaan yang mudah, dan kehidupan yang lebih daripada di tanah air, agen penyalur dengan mudah menjaring bagi siapa saja yang tidak kenal rasa takut, nekat, dan butuh banyak uang dengan cepat.
Berangkat dengan jalur tidak resmi — tentu dengan paspor dan visa hasil rekayasa — Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau kontrak kerja yang disepakati.
Masih “beruntung” jika tertangkap dan dideportasi dalam keadaan baik sebagaimana kondisi saat dulu meninggalkan negara tanpa berpamitan dengan resmi.
Tak jarang PMI ilegal tersebut ditemukan bekerja dalam kondisi buruk dengan upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, hingga dieksploitasi.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bahkan mencatat sekitar 80 persen yang menjadi korban eksploitasi merupakan mereka yang berangkat secara non-prosedural.
Jika terjadi kondisi-kondisi yang melanggar hak asasi manusia tersebut, maka rasa untuk ingin segera kembali ke tanah air pun mencuat. Namun, kabur dari tempat seperti itu tentu tidak gampang.
Agen penyalur sudah hilang entah ke mana, sedangkan perwakilan negara di luar negeri juga tidak sadar akan nasib warganya tersebut karena memang tidak ada datanya.
Komitmen melindungi warganya
Baru-baru ini perhatian warganet tertuju pada PMI ilegal di Myanmar yang memberikan kode meminta pelindungan melalui video yang mereka unggah di media sosial berbagi video.
Satu dari empat pekerja migran yang ada di video tersebut teridentifikasi sebagai Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019.
Diketahui bahwa ia bersama rekannya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dijadikan scammer atau operator judi online di wilayah Myawaddy, Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang menjadi medan konflik bersenjata antara kelompok etnis dan militer.
Layaknya seorang ibu yang tidak pernah mau melihat anaknya tersakiti meski mungkin saja tingkah laku, sikap, dan perilaku si anak pernah melukai hatinya, pemerintah bergerak melakukan berbagai upaya yang mereka bisa untuk menyelamatkan pekerja ilegal tersebut — video tersebut menjadi petunjuk.
Namun, bak kata pepatah, tidak ada kesuksesan yang instan, perjalanan pemerintah Indonesia menyelamatkan warganya tidak langsung sepenuhnya berhasil.
Dua PMI berinisial AB dan R asal Semarang, Jawa Tengah dan Langkat, Sumatera Utara, berhasil mendarat di Terminal II F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1) dini hari.
AB dan R mengungkap bahwa mereka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan perusahaan di Myanmar. Pihak perusahaan menahan dan menyiksa AB dan R dengan cara disetrum listrik hingga pemukulan.
Meski di video yang viral terlihat empat orang pekerja, tetapi ternyata masih ada empat orang WNI di Myanmar yang mengalami penyekapan dan kekerasan fisik yang masih berada di perusahaan tersebut.
Setelah mendapat pendampingan psikososial, keduanya akan dimintai keterangan terkait pendokumentasian proses pemberangkatan dan keadaan saat bekerja di luar negeri.
Sebuah upaya untuk menemukan secercah petunjuk untuk menyelamatkan rekanannya yang masih terjebak dalam belenggu yang bermula dari tidak berpamitan dengan resmi kepada negara.
“Semua laporan yang masuk, kami tidak lanjuti. Tidak peduli dia prosedural, unprosedural kita tindaklanjuti dan kita verifikasi dulu. Kalau dia memang betul mengalami itu di sana, kita cek, maka kita akan pasti tindaklanjuti” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menegaskan.
Efek jera
Kekayaan yang bisa didapat dengan cara cepat memang menggiurkan, sekalipun pemerintah dengan masif melakukan sosialisasi pentingnya untuk berangkat dengan jalur resmi hingga ke pelosok negeri, rasanya usaha tersebut akan sia-sia.
Memang pemerintah masih memiliki berbagai tugas rumah untuk mengatasi maraknya pekerja migran ilegal, entah sebagai akibat dari prosedur yang dinilai panjang dan berbelit atau faktor lainnya, namun “cerita” mengenai PMI ilegal perlu digaungkan dengan harapan terbentuknya kesadaran.
Pada Jumat (24/1), Menteri Karding kembali menunjukkan komitmen hadirnya negara untuk seluruh warganya dengan menjemput 146 PMI non-prosedural yang dideportasi Pemerintah Arab Saudi lantaran melanggar dokumen keimigrasian.
Ratusan PMI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, juga difasilitasi negara untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Jika saja pekerja migran yang terdiri dari 119 perempuan dan 27 laki-laki tersebut mengetahui bahwa penempatan ke Timur Tengah sudah tidak diperbolehkan sejak 2015, mungkin saja kini mereka masih memiliki pekerjaan di negara lain tanpa perlu ada rasa was-was takut dipulangkan secara paksa.
“Nanti tolong ya kalau bapak ibu berangkat lagi, boleh, silakan, tidak ada masalah tetapi tolong caranya yang benar. Yang kedua, tolong keluarga yang juga akan berangkat diberitahu cara yang benar. Untuk berikut nya boleh berangkat tapi lewat lah dengan cara cara yang benar,” kata Menteri Karding kepada para PMI.
Berbekal dengan pengalaman pahit tersebut, semoga para pekerja ilegal tersebut mendapat efek jera. Begitu juga dengan sanak saudara, tetangga, kenalan, atau siapa pun yang berniat untuk mengadu nasib di negeri orang tanpa “berpamitan” kepada tanah kelahiran.
Pada tahun 2025, pemerintah memiliki target untuk menempatkan 425.000 pekerja ke luar negeri dari jumlah sebelumnya yang berjumlah 267.000. Peluang berangkat dengan cara resmi, sangat terbuka lebar.
Calon PMI, bisa mengunjungi kantor imigrasi terdekat dan mendapat informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi PMI.
Masyarakat juga bisa mengunjungi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) daerah atau mengakses informasi melalui website resmi.
Dinas tenaga kerja di daerah masing-masing juga dapat memberikan informasi mengenai prosedur menjadi PMI. Mereka juga memiliki data mengenai LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang terdaftar, memiliki izin resmi, dan bekerja sama dengan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025)
Presiden RI Prabowo Subianto mengundang lembaga pendidikan India untuk membuka layanan di Indonesia, sebagai bentuk penguatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu.
“Di sektor pendidikan, kami juga berterima kasih atas bantuan yang Anda berikan kepada kami dalam meningkatkan jumlah siswa kami untuk dikirim ke India, dan juga mengundang lembaga-lembaga kelompok India untuk membuka lembaga di Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan India memperkuat kerja sama di sejumlah sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, digital, kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan energi
Presiden juga mengungkapkan bahwa diskusi dengan para pemimpin industri India berjalan sukses dan menghasilkan pembahasan rinci mengenai peningkatan partisipasi India dalam perekonomian Indonesia.
Di sektor ekonomi, Kepala Negara telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses birokrasi, serta memangkas regulasi yang berlebihan untuk mendukung kepentingan bilateral kedua negara.
“Saya telah memberikan arahan, dan saya akan terus memberikan arahan bahwa kita perlu meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi dengan India,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya selama kunjungan di India
Prabowo berharap kunjungan ini menjadi awal baru dalam mempercepat program kerja sama dan mempererat persahabatan antara Indonesia dan India.
Presiden juga berharap dapat memberikan sambutan yang sama hangatnya bagi para pemimpin India saat berkunjung ke Indonesia di masa mendatang.
Presiden Prabowo bertemu dengan PM Modi di Hyderabad House, Sabtu, dalam rangka kunjungan kenegaraannya di India pada 23–26 Januari 2025.
Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.
Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park.
Suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode H-3 Isra Mikraj – H+4 Tahun Baru Imlek atau periode 24 Januari – 2 Februari 2025 (10 hari) sebanyak 1.559.680 kendaraan, naik 10,9 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.
“Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung),” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana di Jakarta, Sabtu.
Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal, terutama di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit pengguna jalan saat libur panjang di antaranya Jalan Tol Jagorawi untuk wilayah Puncak dan sekitarnya serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang untuk yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung.
“Selain memastikan keberfungsian peralatan tol di gardu, kami juga menambah jumlah petugas dan mobile reader untuk menambah kapasitas transaksi di gerbang tol-gerbang tol utama. Tidak hanya di gerbang tol, potensi terjadinya kepadatan di lajur pun kami antisipasi dengan penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan di jalan tol favorit untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas dengan lebih cepat lagi. Melalui diskresi Kepolisian, Jasa Marga juga siap mendukung rencana rekayasa lalu lintas, seperti contraflow, dengan menempatkan petugas dan rambu-rambu pendukung,” kata Lisye.
Sementara itu untuk layanan di rest area, Jasa Marga menjaga fasilitas umum seperti toilet dan mushola beroperasi dengan baik dan optimal tanpa pungutan liar.
Jasa Marga juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian jika dibutuhkan diskresi untuk melakukan buka tutup rest area dengan melihat kapasitas parkir yang ada. Dinamisnya rekayasa lalu lintas ini akan aktif dikomunikasikan kepada publik melalui Jasa Marga Tollroad Command Center yang terintegrasi dengan Dynamic Message Sign (DMS), akun X Informasi Lalu Lintas @PTJASAMARGA, Aplikasi Travoy, Press Release di Media Massa dan Website Perusahaan hingga media sosial resmi Jasa Marga.
Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 731.714 kendaraan atau sebesar 46,91 persen kendaraan menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 470.089 atau sebesar 30,14 persen kendaraan menuju arah Barat (Merak), dan 357.877 kendaraan atau sebesar 22,95 persen kendaraan menuju arah Selatan (Puncak).
Untuk lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek meningkat 373.083 kendaraan atau sebesar 36,7 persen dari lalin normal.
Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, meningkat 358.631 kendaraan atau sebesar 11,2 persen dari lalin normal. Total lalin meninggalkan Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut meningkat 731.714 kendaraan atau sebesar 22,9 persen dari lalin normal.
Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak sebesar 470.089 kendaraan atau meningkat 0,1 persen dari lalin normal.
Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi meningkat 357.877 kendaraan atau sebesar 4,9 persen dari lalin normal.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas.
“Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR.
“Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.
Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN.
Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.
Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.
“Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick.
Dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Kamis, Prakirawan BMKG Sentia Arianti mengatakan untuk wilayah Sumatera cuaca berawan tebal diprakirakan terjadi di Jambi dan Pekanbaru, serta hujan dengan intensitas ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Palembang pada hari ini.
Untuk periode yang sama, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Padang serta hujan petir di wilayah Tanjung Pinang dan Bandar Lampung.
“Di Pulau Jawa diprakirakan akan terjadi hujan ringan di kota Serang, Semarang, dan Yogyakarta, dan waspadai potensi hujan disertai petir di kota Jakarta, Bandung dan Surabaya,” katanya.
Dia juga menjelaskan adanya potensi hujan di wilayah Kalimantan, dengan Banjarmasin dan Samarinda diprakirakan mengalami hujan ringan. Sementara di Pontianak diprakirakan mengalami hujan intensitas sedang dan hujan petir di Tanjung Selor dan Palangkaraya.
Untuk wilayah Sulawesi, BMKG menyebutkan cuaca berawan tebal diprediksi terjadi di Gorontalo disertai hujan intensitas ringan di daerah sekitar Manado, Makassar, dan Palu. Hujan lebat diprakirakan terjadi di Mamuju serta hujan petir di Kendari.
Di wilayah timur Indonesia sebagian besar kotanya diprakirakan mengalami hujan, dengan BMKG memproyeksikan hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Sorong dan Nabire serta hujan disertai petir di wilayah Merauke.
Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa rakyat selalu memiliki harapan baru dari setiap pergantian pemerintahan, khususnya pada tahun pertama pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana lazimnya, Puan mengatakan pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya.
“Begitu juga harapan rakyat kepada DPR RI periode yang baru. Rakyat menitipkan kedaulatannya agar dapat dilaksanakan untuk menyejahterakan hidup rakyat,” kata Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut Puan, setiap pemerintahan juga akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia di segala bidang.
Membangun Indonesia yang besar ini, lanjut Puan, tentu membutuhkan kerja besar dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan menjadi mitra kerja pemerintah dan akan memastikan berbagai upaya pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
Menurut Ketua DPR, pembangunan yang dilakukan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, dengan cara mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, Puan mengingatkan pemerintah agar menjalankan visi dan misi program pembangunan harus mengutamakan kepentingan rakyat karena rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat paling besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.
“Sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional,” kata Puan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam saat memberikan keterangan pers di Plaza Timur, kompleks GBK, Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Walaupun demikian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan target untuk penyelesaian pengaturan tersebut.
“Enggak ada target, selesainya saja. Makin cepat, makin baik,” kata Saffar di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Adapun PP yang dimaksud Saffar merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pengaturan menggunakan senpi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keimigrasian. Aturan itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pemberian senpi kepada petugas imigrasi bukan untuk gagah-gagahan, melainkan demi kepentingan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA).
“Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan,” kata Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Senin (30-9-2024).
Dokumentasi – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kiri) bersama Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Sekretaris Pribadinya, Achmad Ghufron Sirodj.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan Anggota DPR RI Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal permintaan ganti rugi sebesar Rp508 miliar dan penyitaan terhadap gedung kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).
“Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam laman sipp.pnjakartaselatan.go.id merilis keputusan pengadilan yang menolak seluruh gugatan penggugat. Hakim yang terdiri dari Djuyamto,S.H,M.H (hakim ketua, red). dengan Anggota Arif Budi Cahyono,S.H dan Agung Sutomo Thoba, S.H. melihat persoalan pemecatan Achmad Ghufron sebagai persoalan internal partai,” kata kuasa hukum Cak Imin, Anwar Rachman, dalam keterangannya, Sabtu.
Menurut Anwar, kandasnya gugatan mantan Sespri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu lantaran mengajukan gugatan yang sama pada dua pengadilan berbeda.
Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel,No:566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.JKT.PST dan perkara No:695/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST.
Anwar mengatakan ketiga gugatan Ghufron tersebut berawal dari terbitnya Keputusan DPP PKB No:33591/DPP/01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Ghufron Dari Keanggotaan PKB yang ditandatangani oleh Gus Muhaimin karena melanggar disiplin partai yang diatur dalam AD/ART PKB serta peraturan PKB.
“Ghufron berdalih pemecatan dirinya dari anggota PKB tersebut melanggar AD/ART PKB dan Peraturan PKB adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak prosedural dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Gus Muhaimin sehingga merugikan Ghufron sebagai anggota partai politik,” ujarnya.
Ghufron kemudian mengajukan gugatan ganti rugi kepada Cak Imin sebesar Rp508 miliar dan meminta agar PN Jaksel menyita Gedung Kantor DPP PKB yang terletak di Jalan Raden Saleh 9, Jakarta Pusat sebagai jaminan.
“Tentu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan Ghufron tersebut melalui putusan No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel dan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa persoalan yang terjadi antara Penggugat (Ghufron) dengan Tergugat (Gus Muhaimin) adalah persoalan internal partai politik dan masuk dalam Perkara Perselisihan Partai Politik,” kata dia.
Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 junto Pasal 33 UU No:2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No:2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah kewenangan Mahkamah Partai dan prosedur penyelesaiannya diatur dalam Pasal 12 angka 2 Peraturan Partai No:1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB yang mana untuk penyelesaian perselisihan partai politik pada Mahkamah Partai diberikan tenggang waktu sampai 60 hari.
Namun, Ghufron mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terlebih dahulu baru mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai dan oleh karena belum ada putusan dari Mahkamah Partai, maka pengadilan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pemecatan Ghufron dari PKB tersebut.
“Dengan ditolaknya gugatan Ghufron terhadap PKB tersebut, maka otomatis gugatan ganti rugi Ghufron terhadap PKB sebesar Rp.508 miliar dan sita terhadap kantor DPP PKB juga kandas
TNI AL bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu.
Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto.
Pewarta ANTARA dari lokasi, melaporkan sekitar puluhan kapal milik TNI Al maupun nelayan merobohkan pagar yang ada di kawasan Tanjung Pasir tersebut.
Beberapa cara dilakukan oleh TNI AL dan masyarakat untuk membongkar pagar-pagar yang terbuat dari bambu tersebut, salah satunya mengikat pagar bambu tersebut dengan tali kemudian ditarik dengan kapal sampai roboh.
Sampai saat ini, proses pembongkaran masih berlangsung.
Brigjen Harry mengatakan terdapat 600 orang yang merupakan gabungan anggota TNI AL dan masyarakat sekitar dalam pembongkaran pagar-pagar laut tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan di lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang. Pihaknya masih mendalami penanggung jawab yang memasang pagar tersebut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya menyambut baik rencana masyarakat untuk mencabut pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang pada awal pekan depan.
Pihak Ombudsman RI juga sedang mendalami dugaan malaadministrasi dalam pemagaran laut, dengan pihaknya juga mengatakan terdapat hitungan sementara kerugian nelayan Rp9 miliar.
