CAROLAINSOLERA

^{_{Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025)}}

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para penegak hukum di Indonesia, mulai Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga KPK untuk menindak tegas koruptor-koruptor yang tidak kunjung tobat dan menyengsarakan rakyat.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Prabowo menyampaikan perintah itu sebagai tindak lanjut setelah beberapa waktu sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada para koruptor dan mengembalikan curian dari uang rakyat di 100 hari pertama pemerintahannya.

“Sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya, apa boleh buat ya terpaksalah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan (ditindak tegas),” kata Prabowo seperti disaksikan dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menjelaskan pada 100 hari pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih, prinsip mendahulukan kebaikan dan kerukunan menjadi hal yang dipegangnya untuk menghadirkan program-program bagi masyarakat.

Dengan begitu, menurut Kepala Negara, setiap langkah yang dikerjakan bersama Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi rakyat.

Namun, dalam menyikapi koruptor, Prabowo dengan tegas menyatakan mengambil sikap sebaliknya agar para koruptor jera.

“Kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya hanya ingin mengajak kebaikan,” katanya.

Prabowo juga mengatakan langkah tegas harus diambil untuk menindak para koruptor karena masyarakat Indonesia saat ini sudah jengah dan tidak lagi bisa dibohongi.

Dengan dukungan dari rakyat, Presiden merasa jeratan hukum diperlukan agar kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak lagi disalahgunakan.

“Saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar saya merasa mendapat kekuatan hari ini dan hari-hari setiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya ke mana-mana. Saya merasakan rakyat itu menangkap rak

^{_{Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto}}

 Beragam berita terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (9/2). Dari harapan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) hingga retreat kepala daerah di Akmil.

Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA

1. Prabowo ingatkan insan pers utamakan kepentingan bangsa di HPN 2025

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan insan pers di Indonesia agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pekerjaan menyuarakan kebenaran bagi masyarakat bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

Dalam unggahan resmi dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, Presiden Prabowo memberi pesan agar insan pers dapat terus waspada mengawal kebenaran tanpa dipengaruhi opini tertentu.

2. Anggota DPR usul bentuk satgas antisipasi kebijakan imigrasi AS

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

3. GP Ansor serukan perlawanan disinformasi dalam rangka HPN 2025

Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkomitmen mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

“Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu.

4. Prabowo minta wartawan waspadai hoaks agar tak ganggu kebebasan pers

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta wartawan atau awak media agar bisa mewaspadai penyebaran berita tidak benar maupun hoaks yang dapat memecah persatuan di tengah masyarakat agar tidak mengganggu makna sesungguhnya dari kebebasan pers.

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,” kata Prabowo seperti disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional 2025, Minggu.

5. Wamendagri: kepala daerah jalani retreat di kompleks Akmil

Magelang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ia di Magelang, Jateng, Minggu menyampaikan pelaksanaan pembekalan pada 21-28 Februari 2025 di kompleks Akmil Magelang.

_{^{Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10/2024)}}

 Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Sabtu (8/2) kemarin, mulai dari kecelakaan karena mabuk hingga AKBP Bintoro dilayangkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Polisi selidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro diduga karena mabuk

Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan dua kendaraan roda empat di Jalan Diponegoro depan kantor Perindo, Menteng, Jakarta Pusat yang diduga karena mabuk pada Sabtu dini hari.

“Anggota sedang memeriksa urine pengemudi, apakah ada pengaruh miras atau hal lainnya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat lantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi (Kompol) Gomos Simamora di Jakarta, Sabtu.

2. Polisi gandeng ojek daring untuk ketertiban hingga jauhi judi daring

Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menggandeng pengemudi ojek daring (online) untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas hingga mencegah mereka terlibat judi daring.

“Kami mengumpulkan ratusan pengemudi ojek daring untuk memberikan edukasi serta diskusi tentang keamanan ketertiban masyarakat di Kelapa Gading,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu.

3. Kompolnas sebut total ada tiga oknum polisi yang di PTDH

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebutkan total ada tiga oknum anggota polisi yang dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyebutkan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menambah daftar satu anggota yang diberi sanksi PTDH.

4. IPW apresiasi putusan sidang KKEP terhadap kasus AKBP Bintoro

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi putusan sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap kasus pemerasan yang dilakukan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro bersama empat personel lainnya dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

“Putusan Sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sendiri diketok pada Jumat (7/2) malam bukan saja kepada AKBP Bintoro tetapi juga terhadap AKBP Gogo Galesung yang juga eks Kasatreskrim Polres Jaksel. Namun Gogo hanya diputus demosi delapan tahun dan bertugas di luar penegakan hukum serta dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, ” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya yang diterima, Sabtu.

^{_{Menteri PANRB Rini Widyantini saat rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid di Jakarta, Selasa (4/2/2025).}} 

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) strategis yang diemban.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan sebagai bagian dari strategi efisiensi Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities.

“Kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja tetap berjalan secara optimal dengan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebut efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi merupakan kesempatan untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.

Sejalan dengan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal dan lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

Dia meminta jajaran di unit kerjanya untuk dapat menerapkan strategi kerja yang berfokus pada pencapaian output penting, dari hasil pemetaan kinerja pada log frame kinerja agar setiap program tetap mencapai target yang telah ditetapkan dan mendukung kinerja organisasi.

Salah satu program utama yang tetap dijalankan meskipun terdampak efisiensi adalah asistensi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan, kegiatan asistensi tetap berlangsung dengan memanfaatkan teknologi, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk evaluasi dan pemantauan.

Demikian pula dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi. Proses penilaian dan pembinaan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis, termasuk pemanfaatan metode evaluasi berbasis data dan diskusi terfokus secara daring maupun luring terbatas.

“Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tetap menjadi prioritas. Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan dengan menyesuaikan pola kerja yang lebih efisien, namun tetap mengutamakan transparansi dan efektivitas,” pungkasnya.

^{_{Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam wawancara cegat di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025)}}

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan keputusan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Hal ini menjadi tanggapan atas berkembangnya isu mengenai reshuffle di Kabinet Merah Putih (KMP) usai pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

Menurut Hasan, pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pesan yang selalu disampaikan kepada anggota Kabinet Merah Putih agar dapat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan fokus terhadap itu.

Dengan demikian, para pemangku jabatan tersebut bisa mengemban tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pekerjaan dengan motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia.

“Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapa pun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi,” katanya.

Saat menyampaikan arahan untuk KMP, Presiden juga tidak hanya memberikan peringatan agar KMP bertugas melayani rakyat, tetapi juga memberikan apresiasi apabila program yang dikerjakan anggota kabinetnya berhasil.

Hal ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan kepada anggota KMP diterima dengan benar dan dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

“Jadi, Presiden juga senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” ujar Hasan.

Sebelumnya, pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main dan tidak mendukung kesuksesan program-program bagi masyarakat.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

^{_{Arsip foto – Wisatawan berjalan di antara pohon mangrove di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta.}} 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan rencana mengombinasikan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dengan mangrove sehingga menjadi “Giant Mangrove Wall” di Jakarta merupakan langkah bijak dan memiliki banyak manfaat, termasuk mencegah banjir rob.

“Pemerintah DKI Jakarta dengan cukup bijak akan mengombinasikan (Giant Sea Wall) dengan tanaman mangrove. Misalnya ada beberapa kolam retensi di dalam Giant Sea Wall jadi air-air itu bisa ditampung sehingga bisa mengisi ruang kosong di bawah tanah yang dulu diambil airnya,” ujar Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

Pembangunan tanggul itu terlebih lagi jika dikombinasikan dengan mangrove, sebetulnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di pantai utara (Pantura) Jawa.

“DKI Jakarta yang akan membangun Giant Sea Wall ini sebenarnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di Pantura Jawa, riset-riset juga mengakui bahwa permukaan tanah Jakarta semakin turun, kemudian banjir rob juga semakin besar sehingga apa yang bisa dilakukan? Kalau kita berpikir dengan alam misalnya dengan mangrove mungkin cukup lama, tetapi dengan Giant Sea Wall mungkin akan menjawab lebih cepat,” ujar Muhammad Yusuf.

Semarang menjadi contoh kota yang mengalami penurunan tanah dan mengalami banjir rob yang diakibatkan salah satunya pengambilan air tanah secara berlebihan.

Selain itu penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga memiliki manfaat dapat mengurangi abrasi dan mencegah infiltrasi air laut ke sumber-sumber air tawar seperti air tanah.

“Kemudian mangrove yang ditanam tentunya akan mengurangi abrasi yang ada dan juga akan menjaga kondisi ekosistem di kita. Kenapa katanya infiltrasi air laut ke Jakarta cukup tinggi? Itu mungkin karena di wilayah pesisirnya itu mangrovenya sudah hilang sehingga infiltrasi air laut itu semakin besar,” kata Muhammad Yusuf.

Menurut dia, penanaman mangrove di pesisir juga dapat membawa banyak manfaat seperti memperbaiki pencemaran yang mengalir ke laut, menyerap karbon, dan bisa menjadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk laut.

“Jadi sangat banyak manfaatnya, dan syukur-bersyukur kalau DKI Jakarta menerapkan konsep itu,” katanya.

Sebagai informasi, di Provinsi DKI Jakarta bakal ada tanggul Laut raksasa di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

​​​​​”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.

Ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan. Hal ini menjadi sangat serius kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penanaman mangrove.

Saat menjadi gubernur, Pramono Anung akan meminta dinas terkait serta Wali Kota Jakarta Utara untuk merawat mangrove yang ada di Jakarta Utara karena abrasi maupun penurunan permukaan tanah di Jakarta ini serius.

^{_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2025).}}

 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dalam berbagai jenis setelah menggeledah rumah politikus Ahmad Ali (AA) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

“Informasi sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Tessa menerangkan uang yang disita penyidik dalam penggeledahan tersebut dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, sedangkan jumlahnya masih dalam penghitungan.

Menurut dia, penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) perkara dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Kalau surat perintah penyidikannya atau dasar geledahnya itu menggunakan (dugaan) tindak pidana korupsi gratifikasi metrik ton ya, bukan yang TPPU (tindak pidana pencucian uang),” ujarnya.

Pihak KPK sejauh ini belum memberikan keterangan soal mengapa rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait penyidikan terhadap Rita Widyasari.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

^{_{Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memberi keterangan ketika ditemui, di kawasan Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025).}}

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan stok LPG 3 kg aman, sehingga masyarakat tidak perlu ‘panic buying’ atau membeli LPG 3 kg secara berlebihan karena panik.

“Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya,” ujar Fadjar ketika ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta, Selasa, setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan sidak.

Fadjar menjelaskan bahwa stok LPG 3 kg masih aman dan tidak ada pengurangan kuota sama sekali.

Pengecer pun saat ini sudah bisa menjual LPG 3 kg lagi dengan status barunya sebagai sub-pangkalan. Sekitar 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub-pangkalan dari LPG 3 kg.

Fadjar berharap kembalinya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg dapat menormalkan kembali situasi di masyarakat.

“Semua pengecer istilahnya dipermudahlah untuk menjadi sub-pangkalan. Jadi ya kami harapkan distribusinya bisa kembali normal,” ujar Fadjar.

Guna mencegah pembelian LPG 3 kg yang melebihi kuota, Kementerian ESDM dan Pertamina mewajibkan warga yang membeli LPG 3 kg di pengecer untuk membawa KTP.

Dengan demikian, pemerintah dapat mendata siapa saja yang membeli LPG 3 kg, volume pembeliannya, serta harga jualnya.

“Pak Menteri juga sudah sampaikan ya, harus pakai KTP. Karena kami ingin mendata siapa saja yang beli,” ujar Fadjar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengecer LPG 3 kg kembali beroperasi, namun berganti nama menjadi sub-pangkalan.

Adapun tujuan dari pengoperasian kembali pengecer LPG 3 kg, yakni untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut.

Teruntuk para pengecer yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM akan secara aktif bersama Pertamina membekali mereka dengan sistem aplikasi dan membantu proses mereka menjadi sub-pangkalan.

Solusi tersebut menjadi langkah yang ditempuh Bahlil untuk mengatasi gejolak di masyarakat yang diakibatkan oleh larangan pengecer menjual LPG 3 kg.

^{_{Proses perbaikan rel di jalur rel di perlintasan KA antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, di Kabupaten Grobogan, Jateng, Minggu (2/2//2025).}}

       

PT KAI masih menerapkan pola perjalanan memutar terhadap 30 perjalanan kereta api (KA) rute Semarang-Surabaya akibat terputusnya jalur rel di perlintasan antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng).

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, di Semarang, Jateng, Minggu, mengatakan kebijakan pengalihan rute tersebut berlaku hingga 5 Februari 2025.

“Normalisasi jalur yang terputus ditarget selesai pada 5 Februari,” katanya pula.

Ia menuturkan 30 perjalanan KA tersebut, antara lain dialihkan melalui rute Brumbungan-Gundir-Gambringan maupun Solo, serta Yogyakarta-Purwokerto-Cirebon.

Selain pengalihan 30 perjalanan KA, kata dia lagi, KAI juga masih membatalkan delapan perjalanan KA hingga jalur rel di Grobogan kembali normal.

Jalur KA di petak antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati sudah 12 hari putus imbas luapan banjir di kawasan itu.

Franoto mengatakan upaya perbaikan terus dilakukan, antara lain dengan membangun tanggul di sisi utara rel dengan ketinggian 5 meter.

“Tanggul untuk mengantisipasi jika terjadi luapan banjir susulan,” katanya.

Selain itu, KAI juga membangun jembatan sementara pada jalur rel yang terdampak banjir.

Perbaikan dan normalisasi jalur sendiri, ujar dia lagi, ditargetkan selesai pada 5 Februari 2025.

“PT KAI memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan KA menjadi prioritas,” katanya pula.

_{^{Gambaran konsep seni “One Piece” yang dibagikan oleh WIT Studio}}

 Kreator “One Piece” Eiichiro Oda telah mengonfirmasi bahwa Junya Fukuda dari Departemen Editorial Weekly Shonen Jump, yang menangani serial “Jujutsu Kaisen” dan “Black Clover”, menjadi editor baru seri “One Piece” menggantikan Kaito Anayama.

“Saya mendapat editor baru! Terima kasih untuk semuanya, Anayama-san! Selamat datang di tim, Fukuda-san!” kata Oda melalui Mangaka Musings milik VIZ dalam Weekly Shonen Jump (WSJ) 2025 Edisi 9 yang dikutip oleh oleh Anime Corner pada Senin (27/1).

Anayama menjadi editor “One Piece” dari Februari 2023 hingga Januari 2025.

Penggemar mungkin mengingat Anayama dalam episode viral acara varietas Kamaitachi ketika mereka mengunjungi kantor WSJ.

Dalam acara itu, Anayama mengungkapkan bahwa ia mengetahui akhir kisah “One Piece” dan Fukuda pada episode yang sama mengatakan bahwa ia tahu akhir cerita “Jujutsu Kaisen.”

Para penggemar dapat membaca seri “One Piece”, yang sekarang disunting oleh Fukuda, di Manga PLUS dan aplikasi Shonen Jump.

Dalam deskripsi seri tersebut, Fukuda menulis, “Saat masih kecil, Monkey D. Luffy terinspirasi untuk menjadi bajak laut setelah mendengarkan kisah bajak laut “Red-Haired” Shanks. Namun, kehidupan Luffy berubah ketika ia secara tidak sengaja memakan Buah Iblis Gum-Gum dan memperoleh kekuatan untuk meregang seperti karet… dengan risiko tidak akan pernah bisa berenang lagi! Bertahun-tahun kemudian, masih bersumpah untuk menjadi raja bajak laut, Luffy memulai petualangannya… seorang pria sendirian di perahu dayung, untuk mencari “One Piece” legendaris, yang dikatakan sebagai harta karun terbesar di dunia …”