“Mudah-mudahan bisa dihapus di banding. Mudah-mudahan. Kita doakan,” ujar Cak Imin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Cak Imin menyampaikan harapan tersebut ketika ditanya para jurnalis mengenai tanggapannya terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk Tom Lembong yang juga merupakan Co-Kapten Tim Nasional Anies Baswedan-Cak Imin pada Pemilu 2024.
“Ya, saya berdoa terus. Saya juga sudah sempat menengok Tom Lembong. Saya juga berharap sebagai sahabat, keadilan akan ditunjukkan di banding,” katanya.
“Pada Senin (21/7), KPK menyita satu unit kendaraan roda dua terkait perkara Kemenaker. Penyitaan dari saudara RYT, mantan stafsus menteri,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (22/7).
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa sepeda motor milik Risharyudi Triwibowo yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol, Sulawesi Tengah itu, telah dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK.
Sementara itu, Risharyudi Triwibowo sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus tersebut pada 16 Juli 2025.
Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin dan Alfa Eshad.
Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.
KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.
Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.
Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019 dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.
“Pengesahan RPJMD lewat paripurna ini bagian dari kerja sama yang dibangun yang sekarang sudah arah kebijakannya sudah menjadi satu visi yang sama. Terima kasih DPRD yang telah bekerja keras sehingga sekarang visinya menjadi sama, yaitu Jawa Barat Istimewa,” ucap Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Sabtu.
Dedi mengungkapkan di RPJMD 2025-2029 ada fokus penataan ulang struktur desa, karena menurutnya ada disparitas jumlah penduduk antar-desa yang sangat mencolok, di mana ada desa dengan hanya 2.000 penduduk sementara yang lain mencapai 150.000 jiwa.
“Pertama yaitu pemekaran atau penggabungan desa. Karena ada desa yang penduduknya hanya dua ribu, tapi ada yang 150 ribu. Ini kan disparitas ini enggak beres, harus segera dibenahi,” katanya.
Kemudian, Dedi juga menekankan pentingnya perubahan status desa menjadi kelurahan bagi daerah-daerah yang sudah dihuni oleh kaum urban sehingga lebih cocok.
“Perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban, karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” ujarnya.
Dia menekankan upaya ini merupakan kebutuhan mendasar mengingat perbandingan jumlah desa dan penduduk di Jabar dengan provinsi lain yang cukup jauh dan berimbas ke dana desa yang diterima untuk pembangunan wilayah.
“Jawa Barat penduduknya 54 juta jiwa. Desanya hanya sekitar 5.311 desa. Jawa Tengah hampir 7.000, Jawa Timur hampir 8.000. Kan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” katanya.
Fokus lainnya yang diakomodir, kata Dedi, adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, termasuk untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.
“Penggabungan BUMD. Tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu BJB,” kata dia.
Aspek lainnya yang menjadi prioritas, adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.
“Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tata ruang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perda tentang tata kelola air. Daerah penghasil air harus mendapat insentif,” ujar dia.
Tidak hanya itu, Dedi mengatakan dalam RPJMD 2025-2029 itu pihaknya juga menyoroti pentingnya tata kelola karbon, di mana daerah penghasil karbon diharapkan mendapat insentif, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian, serta antara daerah industri dan daerah pegunungan.
“Termasuk di dalamnya nanti daerah-daerah penghasil padi harus mendapat insentif daerahnya. Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau bersawah karena itu kebutuhan pangan,” ucap dia.
Dedi menegaskan bahwa semua rancangan ini telah disepakati oleh anggota DPRD Jabar.
“Ini yang dirancang dan tadi teman-teman DPRD sudah sepakat. Sepakat untuk membahas tentang perubahan struktur dan tata kelola desa serta perubahan dari desa ke kelurahan dan kemudian pemekaran desa. Tidak bahas perubahan provinsi,” tuturnya menambahkan.
“Kalau pangan terganggu, negara bisa runtuh. Itulah kenapa Presiden serius menggarap pertanian, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 1.000 tahun mendatang,” kata Mentan dalam kuliah umum ratusan mahasiswa, dosen, dan pimpinan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene, Sabtu.
Oleh karena itu, Mentan menyatakan keberhasilan sektor pertanian masa depan sangat ditentukan peran generasi muda.
Dalam paparannya di kuliah umum yang mengangkat tema “Inovasi dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani”, Mentan Amran menekankan filosofi hidup yang membentuk kesuksesannya di dunia pertanian dan pemerintahan yakni keyakinan, tindakan, dan konsistensi.
Menurutnya, membangun pertanian masa depan bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tapi juga soal mentalitas dan karakter pelaku utamanya.
“Kalau tidak yakin pada diri sendiri, jangan harap pertanian bisa jadi tulang punggung bangsa. Generasi muda harus yakin, berani bertindak, dan konsisten berkontribusi,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta.
Dia juga menyinggung pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang siap menjawab tantangan global termasuk krisis pangan dunia.
“Program seperti ini menjadi salah satu bentuk nyata dari visi Kementerian Ekraf menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth (mesin baru pertumbuhan),” ujar Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Neil El Himam di Jakarta, Sabtu.
Program kolaborasi antara pemerintah dan swasta mendukung digitalisasi UMKM itu disepakati dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kemenekraf dan PT Cerdas Digital Nusantara (CAKAP) di Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta, Jumat (18/7). Kerja sama itu akan berbentuk pelatihan digiral gratis kepada 1.000 pelaku UMKM, yang mencakup bidang bisnis dan manajemen, pengembangan karier, bahasa, media dan kreatif, serta teknologi.
“Kami berharap inisiatif ini dapat membuka akses pelatihan yang relevan dan adaptif bagi para pelaku UMKM kreatif di berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekraf digital nasional,” kata Neil.
Program pelatihan akan berlangsung selama tiga bulan, dengan sistem pemantauan dan evaluasi berkala. Setiap modul dirancang untuk menjawab tantangan nyata di lapangan, serta mendukung peningkatan daya saing pelaku UMKM di era ekonomi digital.
Plt. Direktur Aplikasi Kemenekraf Wahyu Wicaksono mengatakan kemitraan dengan CAKAP, penyedia platform belajar berbasis teknologi sejak 2014, digagas karena perusahaan itu memiliki modul pembelajaran yang terstruktur dan rekam jejak kolaborasi yang positif.
Chief Financial Officer PT CAKAP Jonathan Mario Dharmasoeka menyambut baik kolaborasi itu dan menilai hal ini menjadi bagian penting dalam mendigitalisasi UMKM di Indonesia.
“Kami percaya pelatihan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM, agar lebih siap menghadapi era digital,” ujar Jonathan.
Peraih dua medali emas Olimpiade itu sebelumnya menempati posisi ketiga di klasemen umum dan telah memenangi etape kelima dari total 21 etape. Namun Evenepoel terlihat kelelahan seusai menjalani time trial menanjak pada Jumat (18/7).
Pembalap Belgia, Evenepoel, meraih medali emas di nomor road race dan time trial Olimpiade 2024 Paris tidak lama setelah finis ketiga di Tour de France 2024. Ia juga menyabet jersi putih sebagai pembalap muda terbaik.
Namun, kecelakaan yang dialaminya di Brussels pada Desember lalu mengganggu persiapannya untuk Tour de France tahun ini. Pada insiden itu, Evenepoel tertabrak mobil pengantar pos.
Etape-etape awal Tour de France berlangsung di dekat perbatasan Belgia, namun Evenepoel kehilangan satu menit pada hari pertama setelah terjebak dalam perpecahan akibat angin silang (crosswind).
Kesalahan taktik itu membuatnya kehilangan peluang emas untuk mengenakan jersi kuning pada pekan pertama, meskipun ia tampil dominan dalam time trial sejauh 33 km.
Kini, tim Soudal Quick-Step akan mengalihkan fokus kepada rekan senegaranya, Tim Merlier, yang telah memenangi dua etape sprint pada Tour kali ini.
Dalam peninjauan pelaksanaan rehabilitasi toilet dan pemugaran bangunan SD Bondo Kawona di kawasan transmigrasi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari program dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas dasar di kawasan transmigrasi.
“Kami ingin anak-anak transmigran tumbuh dengan standar pendidikan dan lingkungan yang sehat dan layak. Toilet bukan hanya fasilitas fisik, tapi bagian dari pembelajaran hidup bersih,” kata Iftitah.
Ia mengatakan wilayah SD Bondo Kawona merupakan salah satu kawasan transmigrasi prioritas di Sumba Barat Daya. Perbaikan meliputi rehabilitasi toilet dan pemugaran ruang belajar yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat dan tidak layak digunakan.
Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit toilet sekolah mencapai Rp200 juta, termasuk untuk bangunan SMP Negeri 5 Kodi yang juga mendapat bantuan serupa. Total anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan toilet di kawasan ini dialokasikan dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi.
“Kami mendapat banyak masukan dari dinas transmigrasi daerah bahwa banyak sekolah di kawasan transmigrasi, termasuk toilet dan ruang belajarnya, butuh direhabilitasi. Karena itu, tahun ini Kementerian Transmigrasi membantu perbaikan 940 unit sekolah di seluruh Indonesia, termasuk SD Bondo Kawona dan SMP 5 Kodi di Sumba Barat Daya,” ujarnya.
“Kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kaya, seperti tradisi pacu jalur yang kemarin sempat viral. Dan mudah-mudahan ada satu jembatan yang kuat antara budaya dengan sektor lain seperti ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan koperasi,” ujar Menbud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam Kongres I Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Fadli juga menyerukan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia mampu menjadi kekuatan lunak untuk memajukan pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus kebudayaan Indonesia.
“Kebudayaan dapat menjadi soft power atau kekuatan lunak, dan soft power ini yang harus kita jadikan satu garapan bersama yaitu bagaimana membangkitkan gerakan Indonesia dalam bentuk Indonesian Wave atau gelombang Indonesia ,” kata Fadli menambahkan.
Ia melanjutkan bahwa kongres Gekrafs mampu menjadi tonggak awal kerja sama lintas sektor, khususnya kebudayaan sebagai salah satu motor penggerak ekraf di Indonesia.
Menurutnya ekraf dan kebudayaan merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs sendiri merupakan sebuah gerbong penggerak ekonomi kreatif di Indonesia yang berfokus pada pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi masa depan.
Hadirnya Gekrafs diharapkan menjadi lokomotif bagi para pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor, salah satunya sektor kebudayaan. Menbud Fadli berharap kongres ini dapat menjadi penggerak ekosistem budaya dan ekonomi kreatif terbesar di Indonesia dengan melibatkan aktif generasi muda
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menilai dukungan Polda Sulawesi Selatan berperan penting untuk menyukseskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah tersebut.
“Pembangunan kampung nelayan merah putih sejalan juga dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang akan menjadi penggerak kampung nelayan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Latif bertemu langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (17/7). Dalam pertemuan itu, dia mengajak jajaran Polda Sulsel untuk bersinergi menyukseskan program KNMP.
Berbagai program telah disiapkan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya pembangunan fisik namun juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) nelayan.
KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.
Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.
Sejauh ini KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.
Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik inisiasi KKP untuk mengembangkan Sulawesi Selatan di sektor perikanan tangkap.
Pihaknya mengaku siap untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
“Kolaborasi ini adalah hal yang positif dan kami siap mendukung program nasional ini sesuai tusi kami,” ujarnya.
Menurut Kapolda Sulsel melalui sinergi KKP, Polri dan pemerintah daerah, sejalan dengan pembangunan fisik, para nelayan akan didampingi dalam hal pengembangan usaha, legalitas koperasi, hingga akses permodalannya.
Dengan adanya kerja sama dengan Polri, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dalam Kongres Nasional I Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) di Jakarta, Sabtu, Irene menyebut ekraf sebagai “mesin pertumbuhan baru” Indonesia sekaligus rumah besar yang menyatukan budaya, inovasi, dan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
“Budaya adalah sumber kekayaan terbesar Indonesia dan ekraf adalah caranya agar budaya kita bersinar, bukan hanya di dalam negeri, tapi, untuk dunia,” kata Irene.
Dia juga menilai semangat kolaborasi yang tercermin dalam kongres tersebut sebagai kekuatan strategis bangsa yang menyatukan budaya, inovasi dan ekonomi secara berkelanjutan, yang harus dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa. Kongres itu juga merupakan rangkaian menuju Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober, yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia dengan hari nasional untuk sektor ini.
“Hari Ekraf Nasional bukan seremoni. Ini adalah simbol pengakuan dan strategi untuk menjadikan kreativitas sebagai wajah baru ekonomi Indonesia,” kata Irene.
Ketua Umum GEKRAFS Wendra Lukistian menyoroti pentingnya literasi, ekosistem yang inklusif, serta kebijakan yang membumi, khususnya bagi pegiat ekonomi kreatif di luar kota besar. Dia menilai generasi muda sebagai tulang punggung masa depan sektor ini.
“Kita masih mengalami defisit apresiasi terhadap pegiat ekraf dan karya-karyanya. Selama mereka diberi ruang, mereka akan berdaya dengan caranya sendiri. Inilah alasan kenapa GEKRAFS hadir,” ucap Wendra.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kreativitas dan kebudayaan sebagai satu ekosistem utuh. Menurut Fadli, Indonesia memiliki potensi menjadi ibu kota kebudayaan dunia.
“Ekraf dan budaya harus berjalan beriringan sebagai kekuatan bangsa yang mampu membuka mata dunia akan kekayaan Indonesia,” kata dia.
Menteri BUMN Erick Thohir turut menyatakan bahwa ekonomi kreatif dan digital menjadi pilar penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar tujuh hingga delapan persen. Dia menilai potensi itu untuk dikembangkan secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektoral.
Kongres itu menegaskan bahwa gerakan ekonomi kreatif bukan sekadar kegiatan komunitas, tetapi strategi pembangunan berkelanjutan yang menyatukan budaya, teknologi, wirausaha mikro kecil menengah, dan diplomasi melalui nation branding (penjenamaan bangsa).
Turut hadir dalam kongres ini Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Ahmad Ridha Sabana, Wakil Ketua MPR Muhammad Akbar Supratman, serta Anggota DPR Rocky Candra.
